Situs KPU Diserang Hacker, Fadli Zon: Merusak Kredibilitas dan Psikologi Publik

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon memberikan tanggapan soal website Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengalami serangan dari hacker.

Dilansir TribunWow.com dari melalui akun Twitter @fadlizon yang diposting pada Senin (2/7/2018), menurut Alumnus UI jurusan Sastra Rusia itu, peretasan situs KPU menjadi perhatian serius.

Terlebih, menurutnya, alasan Indonesia tidak bisa menggunakan online vote, lantaran di Indonesia masih lemah soal keamanan siber.

Setelah itu, Fadli Zon menilai jika kejadian seperti ini bisa merusa kredibilitas KPU dan merusak psikologi publik.

• Hidayat Nur Wahid: Sejak Awal PKS Tidak Pernah Mencalonkan Napi Koruptor

Inilah 18 cuitan Fadli Zon selengkapnya:

"1) Kasus peretasan situs KPU (Komisi Pemilihan Umum) sejak akhir pekan lalu, yg membuat hasil penghitungan Pilkada Serentak 2018 tak bisa diakses oleh publik, hrs mnjd perhatian serius.

2) Salah satu hambatan knp kita belum bisa melangkah ke arah ‘paperless election’ atau mulai menggunakan mesin voting dalam Pemilu adlh masih lemahnya jaminan keamanan dunia siber di negeri kita.

3) Penyelenggara tak mampu menjamin keamanan suara rakyat dari serangan siber.

4) Adanya peretasan situs KPU di tengah momen krusial Pilkada Serentak 2018 menunjukkan pengamanan situs KPU sangatlah lemah.

5) Apalagi, sesudah lewat beberapa hari, kasus peretasan itu belum juga bisa ditangani seratus persen. KPU dan pemerintah menanganinya secara amatiran dan tak serius.

6) Sejauh ini, untuk mengatasi peretasan, KPU menerapkan sistem buka tutup. Meskipun bisa mengurangi efek kerusakan, menurut sy cara tsb tak bisa dipertahankan, krn bisa mengurangi kualitas transparansi penyelenggaraan Pilkada.

7) Mestinya KPU punya skenario canggih, baik mencegah maupun mengatasi kasus semacam ini. Kita bisa lihat bagaimana dunia perbankan relatif bisa bertahan dari serangan siber dan aman dari retasan.

8) Anggaran @KPU_RI kan sgt besar, mestinya dgn anggaran besar itu KPU bs membangun sistem keamanan siber ‘ultra secure’. Dalam APBN 2018, anggarannya Rp26 triliun untuk pesta demokrasi 2018, baik pelaksanaan Pilkada serentak maupun persiapan Pemilu 2019.

9) KPU tercatat merupakan lembaga kedua sesudah kepolisian yang mendapat alokasi anggaran terbesar pada APBN 2018, yaitu sebesar Rp12,5 triliun.

10) Apalagi, KPU sebenarnya sdh punya pengalaman dengan ancaman peretasan, seperti pernah terjadi pd awal Februari 2017, pd saat penghitungan suara Pilkada DKI putaran pertama.

11) Sehingga, kasus semacam ini seharusnya bbs lebih diantisipasi. Kenyataan bhw hal ini kembali terulang menunjukkan pertahanan siber pemerintah sgt lemah. Padahal, sejak 2017 kita sudah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

12) Untuk menghadapi Pilkada 2018, sy baca BSSN jg sebenarnya sudah membentuk Crisis Centre Siaga 24 jam, bekerja sama dgn tim IT KPU dan Direktorat Siber Bareskrim Polri untuk bersiaga menghadapi serangan peretas.

13) Jadi, mestinya kasus semacam ini tak boleh terjadi. Kalaupun sampai terjadi, mestinya bisa lebih cepat ditangani.

14) Harus dipahami, kasus peretasan semacam ini bukan hanya merusak kredibilitas KPU, tapi jg bisa merusak psikologi publik.

15) Kita jadi sulit untuk meninggalkan praktik Pemilu berbasis pencoblosan dan pencontrengan, krn publik kemudian tak percaya terhadap jaminan keamanannya. Itu sebabnya aparat keamanan hrs segera mengusut kasus ini.

16) Jika tdk, tingkat kepercayaan masyarakat bisa runtuh dan sikap saling curiga bisa meluas. Ini tak kondusif, krn kita sedang menghadapi tahun politik.

17) Kasus peretasan situs KPU harus ditangani sama spti kasus teror. Ini teror siber yang bisa mengancam demokrasi. Sy yakin aparat keamanan bisa segera mengungkap dan menangkap pelaku kejahatan siber ini.

18) Selain KPU, kasus ini juga menjadi catatan atas keberadaan dan kinerja BSSN. Indonesia saat ini masih rentan terhadap serangan siber," tulisnya.

Sebelumnya, KPU memastikan bahwa serangan hacker di infopemilu.kpu.go.id tidak bisa mengganggu proses penghitungan suara Pilkada 2018.

Oleh karena itu, Arief meminta masyarakat untuk tetap mempercayakan proses penghitungan suara di KPU.

“Hampir setiap menit ada serangan ke situs hitung cepat KPU, untuk menghentikannya kita pakai sistem “on” dan “off”, tapi sampai sekarang tidak ada yang mengganggu proses penghitungan suara, jadi masyarakat tenang saja,” ungkap Arief ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/6/2018) yang dilansir dari Tribunnews.com

Situs hitung cepat KPU terakhir mengalami serangan Sabtu (30/6/2018) sehingga membuat situs KPU meng-“off”-kan diri untuk menghindari serangan tersebut.

Arief menegaskan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan banyak pihak untuk mengungkap siapa saja yang berusaha mengganggu kinerja KPU tersebut.

“Kalau soal itu kami sudah koordinasikan dengan banyak pihak,” pungkasnya. (TribunWow.com/Woro Seto)