Pilkada Serentak 2018
Fahri Hamzah: Kursi Gubernur Malut Mahal karena Didapat dalam Badai dan Prahara, Kini Lepas Sudah
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah turut menyoroti soal Pilgub Maluku Utara (Malut) 2018.
Penulis: Lailatun Niqmah
Editor: Fachri Sakti Nugroho
lihat foto
Terasa dalam pengertian karena mereka masih bersaudara maka susasa turun ke kader bersatu.
Prahara muncul ketika pencalonan Gubernur periode 2018-2023, dimana #DuoKasuba muncul dengan team sukses masing dan berusaha merebut tiket PKS, diawal PKS merekomendasikan #KasubaKaka namun diakhir dan menjelang pendaftaran dicabut dan diserahkan ke #KasubaAdik
#KasubaKaka pun tidak menyerah dan berhasil mendapatkan tiket PDIP dan PKPI dan maju sebagai Calon Gubernur, sedangkan #KasubaAdik melalui koalisi PAN dan Gerindra berhasil maju sebagai Calon Gubernur dan di backup full oleh DPP PKS.
Data yg berhasil di input hasil Pilkada akibat Konflik #DuoKasuba adalah #KasubaKaka 29.90% dan #KasubaAdik 11.08%, berada pada posisi ke 2 dan 4.
sedangkan juaranya adalah AHM.-Rivai dari Golkar-PPP (32.22%).
Padahal jika tidak berkonflik bisa memenangkan secara mutlak.
Konflik #DuoKasuba akhirnya tidak terbendung dengan masing2 team bekerja saling hujat dan serang, kondisi inilah sangat disayangkan melibatkan keluarga, kader dan simpatisan PKS.
Sudah tentu sangat berpengaruh kepada kondisi PKS Maluku Utara dan Indonesia Timur umumnya.
Pola kecenderungan kampanye pun terbelah #KasubaKaka didukung oleh keluarga besar Kasuba dan simpatisan PKS dan Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba.
Sedangkan #KasubaAdik didikung penuh kader Inti PKS dan struktur Partai. Intinya pecah!
Gerakan PKS di Maluku Utara secara otomatis akan sulit berkembang karena telah ditanamkan bibit-bibit permusuhan melalui dukung-mendukung di Pilkada 2018 dan inipun masih berdampak pada pencalonan di Legislatif 2019 nanti. #GubernurMalut
Pertengkaran 2 Kasuba ini sudah lama.
Mereka kakak beradik, Keduanya kader inti PKS. Tahun 2013 saya ikut kampanye untuk #AGK.
Tapi sejak 2016 mereka tidak berani berjumpa saya karena dilarang PKS.
Kader yang berjumpa saya di Ternate dan Tidore banyak yang dipecat.
Pemandangan ini aneh, memperebutkan jabatan di depan umum secara memalukan dan bertengkar bahkan pindah partai pendukung ke PDIP dan PKPI pun tak ada hukuman, entah standar apa yg dipakai ..
