Pengangkatan Komjen Iriawan Disebut Telah Sesuai Aturan, Sartono Hutomo: Aturan dari Hongkong!
Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Demokrat, Sartono Hutomo menyanggah pemberitaan yang mengatakan bahwa pengangkatan Iriawan telah sesuai dengan aturan.
Penulis: Tiffany Marantika Dewi
Editor: Tiffany Marantika Dewi
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Demokrat, Sartono Hutomo menyanggah pemberitaan yang mengatakan bahwa pengangkatan Iriawan telah sesuai dengan aturan.
Sanggahan tersebut ia tulis melalui akun Twitter-nya, @SartonoHutomo, Rabu (20/6/2018).
Ia menyanggah pertanyataan itu dengan mengatakan aturan dari Hongkong.
"Aturan dari Hongkong!," tulis Sartono.
Tweet Sartono Hutomo (Capture Twitter)
• Raja Juli Antoni Sindir Fadli Zon untuk Urus Prabowo yang Terancam Gagal Nyapres
Tweet ini mendapatkan balasan dari netizen, @IAMadzkuri yang mengatakan bahwa di Hongkong sendiri saja punya aturan yang ketat.
"Di Hongkong sendiri saja punya aturan yang ketat. Masa ini melanggar aturan sendiri," tulis @IAMadzkuri.
Sartono Hutomo membalasnya dengan menjawab aturan dari negara antah berantah.
"Aturan dari negara antah berantah kali," jawab Sartono.
• Teddy Gusnaidi: Sebagai Politikus Saya Wajib Jelaskan Pembelajaran Politik agar SBY dan AHY Mengerti
Sebelumnya, pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengungkapkan jika pengangkatan Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat sudah sesuai aturan.
Bahtiar mengatakan apabila saat ini Komjen Pol Iriawan sudah tidak menjabat di struktural Mabes Polri.
Melainkan di Lemhanas, sebagai pejabat eselon satu sestama Lemhanas atau setara Dirjen atau Sekjen di kementerian.
• Prabowo: Dulu Semua Pemimpin Harus Bisa Menunggang Kuda
Sesuai UU Pilkada Pasal 201, dalam mengisi kekosongan jabatan Gubernur diangkat Pejabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya.
Selain itu, diberitakan Kompas.com, dasar penunjukan M Iriawan sebagai penjabat gubernur juga sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
• Ditanya Alasan Tidak Menonton Piala Dunia, Prabowo Subianto: Jujur, Saya Sedih dan Prihatin
Pasal itu mengatur tentang ruang lingkup nomenklatur jabatan pimpinan tinggi madya.
Pasal ini menyebutkan, yang dimaksud pimpinan tinggi madya adalah sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga non-struktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jendral dan inspektur utama. (Tribunwow/Tiffany Marantika)
