Mendagri Pasang Badan Hadapi DPR soal Pelantikan Komjen Iriawan, Andi Arief: Waduh, Jangan Gitu Dong

TRIBUNWOW.COM - Politisi Demokrat, Andi Arief turut mengomentari perihal kabar siapnya Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dalam berhadapan dengan DPR.

Dilansir TribunWow.com dari akun Twitter @AndiArief dirinya mengatakan,"waduh pak, jangan begitu dong!".

Diketahui, Partai Gerindra berencana menggulirkan hak angket di DPR RI mengenai pengangkatan Komjen (Pol) Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.

Jika nantinya dirinya dipanggil DPR, Tjahjo mengaku siap menjelaskan bahwa kebijakan tersebut sudah sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Saya dipanggil DPR, ya hadir. Karena keputusan itu (pelantikan Iriawan menjadi Pj Gubernur Jabar) sudah sesuai dengan undang-undang," ujar Tjahjo dikutip dari Kompas.com.

Menambahkan, Kemendagri menghormati langkah Gerindra lantaran hak angket adalah hak konstitusional.

• SBY Sebut Penguasa Lampaui Batas, Teddy Gusnaidi: Pak SBY Semakin Tua Semakin Bijak

Gerindra Menilai Cacat Hukum

Fraksi Partai Gerindra di DPR RI akan menggulirkan hak angket terhadap penunjukkan Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat. Gerindra menilai ada cacat hukum dalam pengisian jabatan penjabat sementara itu.

"Kami bukan hanya akan ikut mendukung dibentuknya Pansus Hak Angket atas pengangkatan perwira Polri aktif sebagai Gubernur, namun akan jadi salah satu inisiator Pansus tersebut," ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon dalam keterangan tertulis, Selasa.

Fadli Zon juga menuliskan kritikannya di akun Twitter, @FadliZon, Senin (18/6/2018).

"Rencana pelantikan Komjen M. Iriawan sbg Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat oleh Menteri Dalam Negeri hari ini, Senin, 18 Juni 2018, menjatuhkan kredibilitas pemerintah. @Kemendagri_RI

Masalah ini pernah mnjd kontroversi pd bulan Januari hingga Februari 2018. @Kemendagri_RI

Menanggapi kritik masyarakat, saat itu pemerintah, baik @Kemendagri_RI, Polri, dan kemudian Menko Polhukam pd 20 Februari 2018 akhirnya menyatakan usulan tsb telah ditarik oleh pemerintah.

Selain mencederai semangat Reformasi, mmg tak ada alasan untuk menjadikan perwira polisi aktif sbg Pj Gubernur Jawa Barat. Masih banyak pejabat lain yg lebih pas menduduki posisi itu termasuk pejabat di lingkungan @Kemendagri_RI.

Namun, pelantikan Komjen M. Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat hari ini membuktikan semua pernyataan pemerintah tadi ternyata tak bisa dipercayai.

• Rustam Ibrahim Bandingkan Pengangkatan PJ Gubernur Era SBY dengan Era Jokowi: Bedanya di Mana?