Fadli Dukung Hak Angket DPR untuk Pengangkatan Pj Gubernur Jabar, Suryo Prabowo: Saatnya Berjuang

TRIBUNWOW.COM - Dukungan penggunaan hak angket DPR disampaikan oleh Fadli Zon yang juga wakil ketua DPR RI, Selasa (19/6/2018).

Dilansir website resmi DPR, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Melalui akun Twitter, @FadliZon, ia mengatakan hak angket tersebut digunakan karena pengangkatan penjabat (pj) Gubernur Jawa Barat.

• Pegawai KPK Kembali Suarakan TGPF Kasus Novel Baswedan agar Segera Dibentuk Presiden

Fadli menganggap hal tersebut berpotensi melanggar undang-undang dan telah menipu rakyat.

"Saya akan ikut dukung agar @DPR_RI gunakan hak angket pengangkatan pj Gub Jabar. Berpotensi melanggar UU dan telah menipu rakyat. @Gerindra," tulis Fadli Zon.

Terkait hal tersebut, Mantan Kepala Staf Umum TNI Letjen (Purn) Johannes Suryo Prabowo turut berkomentar.

• Komjen Iriawan Jadi Pjs Gubernur Jabar, Fadli Zon: Semua Pihak Menilai Keliru

Melalui akun Twitter, @marierteman, Suryo Prabowo menuliskan balasan atas Tweet Fadli.

Suryo Prabowo menuliskan saatnya berjuang untuk kebenaran.

"Saatnya berjuang untuk kebenaran." tulis @marierteman.

• Sandiaga Uno Ungkap Gerindra akan Bergabung dengan Koalisi Demokrat dalam Pemilihan Umum 2019

Sementara itu, Fadli Zon yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra juga mendukung partainya untuk tidak ikut dalam pelantikan Komjen Iriawan.

Dilansir Tribunwow.com dari website Partai Gerindra, DPD Gerindra Jawa Barat akan menyerukan kepada seluruh anggota DPRD Jawa Barat untuk tidak hadir dalam pelantikan Komisaris Jenderal (Komjen) Penjabat Gubernur Jawa Barat, Senin (18/6/2018).

“Kami sedang konsultasikan ke DPP supaya tidak menghadiri pelantikan, karena ini mencederai demokrasi,” kata Ketua DPD Gerindra Jawa Barat Mulyadi.

• Komjen Iriawan Jadi Pjs Gubernur Jabar, Rustam Ibrahim: Benar-benar Netral

Gerindra, kata Mulyadi, menyesalkan pengangkatan Iriawan sebagai Pj. “Saya melihat kurang ada kepekaan dari pemerintah, mengapa bukan Sekda (Sekretaris Daerah),” katanya.

Mulyadi menuturkan saat ini Jabar akan menghadapi pemilihan gubernur, dan penunjukkan itu dikhawatirkan akan mengganggu proses demokrasi.

Gerindra yang mengusung pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu dalam Pilkada Jabar, khawatir dengan Iriawan karena salah satu pasangan calon gubernur Jawa Barat lainnya merupakan mantan Kapolda Jawa Barat, yakni Anton Charliyan.

• Indonesia Peringkat ke-9 dari 10 Negara Teraman di Dunia

“Kalau pakai kata indikasi curang itu terlalu vulgar, tapi yang jelas ini mencederai demokrasi,” katanya.

Apalagi, Jawa Barat, kata Mulyadi merupakan 'sasaran perantara' sebelum menuju sasaran utama yakni Pilpres 2019.

Menurutnya pemerintah seharusnya peka dan taat aturan main. (Tribunwow/Tiffany Marantika)