Komisioner KPU: Jangan Lakukan Politik Uang Lewat Pemberian THR
Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berlaga di Pilkada 2018 diimbau tidak menggunakan momentum Lebaran untuk melakukan politik uang
Editor: Kurnia Aji Setyawan
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berlaga di Pilkada serentak 2018 diimbau tidak menggunakan momentum Lebaran untuk melakukan politik uang.
Hal itu diungkapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid ketika ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (11/6/2018).
"Kami harapkan, bagi pasangan calon-pasangan calon itu tidak usah mengkamuflase politik uang pilkada dalam bentuk tunjangan hari raya (THR)," kata Pramono.
Menurut Pramono, pembagian THR tak perlu diberi embel-embel stiker, kartu nama untuk ajang kampanye.
Adapun diketahui pemungutan suara Pilkada serentak 2018 akan jatuh pada Rabu, 27 Juni 2018.
"Silakan kalau dibagikan itu (THR), melalui rumah-rumah yatim piatu, misalnya. Tapi tanpa harus ada embel-embel berupa ajakan verbal atau bahan kampanye, atau bawa media biar diliput, itu motifnya jelas," terang dia.
Oleh karena itu, Pramono berharap kesucian hari raya Idul Fitri 1439 H tidak dinodai dengan aksi politik uang.
"Kita harapkan, tidak menodai kesucian hari raya Idul Fitri dengan politik uang yang dikamuflase dengan pemberian THR," kata dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Calon Kepala Daerah Diimbau Tak Lakukan Politik Uang Lewat Pemberian THR"
