ICW Sebut Menkumham Tak Berwenang Tolak Teken PKPU soal Larangan Mantan Napi Koruptor Jadi Caleg

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Divisi Korupsi Politik, Donal Fariz memberikan tanggapannya atas pernyataan Menkumham Yasonna soal PKPU.

ICW Sebut Menkumham Tak Berwenang Tolak Teken PKPU soal Larangan Mantan Napi Koruptor Jadi Caleg
Capture/YouTube
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Divisi Korupsi Politik, Donal Fariz 

TRIBUNWOW.COM - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Divisi Korupsi Politik, Donal Fariz memberikan tanggapannya atas pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang mantan napi koruptor ikut dalam Pileg 2019. 

Dilansir TribunWow.com, hal itu disampaikannya dalam akun YouTube, KompasTV, yang diunggah pada Kamis (7/6/2018). 

Andre Rosiade Jelaskan Pertemuan Amien, Prabowo, dan Habib Rizieq, Juli Antoni: Itu Gagal Total

Sebelumnya diketahui, Yasonna Laoly menegaskan bahwa dirinya tidak akan menandatangani draf PKPU yang mengatur larangan mantan narapidana kasus korupsi untuk maju dalam Pemilu Legislatif 2019.

Menurut Yasonna, PKPU tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

"Jangan dipaksa saya menandatangani sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang," ujar Yasonna, Senin (4/6/2018) seperti dikuti dari Kompas.com.

Andreas Hugo Pareira Sebut Koalisi Keumatan Masih Jauh, Yandri Susanto: Komunikasi Jalan Terus

Atas pernyataan itu, Donal Fariz mengatakan jika Menkumham tidak berwenang menolak PKPU.

Menurutnya, Yasonna Laoly tidak memiliki dasar yang kuat saat menolak rancangan Peraturan KPU itu.

Ditambahkannya, tidak ada pasal yang memberikan kewenangan untuk menolak mengundangkan sebuah aturan yang sudah dibahas secara formal oleh sebuah lembaga independen, seperti KPU.

"Kewenangan seorang menteri adalah proses administrasi, yakni untuk memasukan aturan itu di berita negara. Lalu tidak ada pasal yang memberikan kewenangan kepada menteri, dirjen untuk bisa melakukan blokir atau menolak mengundangkan sebuah aturan," kata Donal. 

Tanggapi Mundurnya Yudi Latif dari Kepala BPIP, Dahnil Anzar: Sangat Pancasilais

Untuk itu dirinya mendesak agar Menkumham tidak menahan dalam mengundangkan peraturan KPU itu. 

Jika tak segera diundangkan, kata Donal, akan menimbulkan masalah baru.

"Undangkan saja dalam berita negara. Jika ada pihak yang tidak setuju dengan PKPU itu, masih terbuka ruang untuk judical review di Mahkamah Agung. Jika menteri menahan untuk mengundangkan, semakin sempit pula kesempatan orang melakukan judical review," tandas dia. 

Simak video selengkapnya dibawah ini.

(TribunWow.com/Rekarinta Vintoko)

Ikuti kami di
Penulis: Rekarinta Vintoko
Editor: Rekarinta Vintoko
Sumber: Kompas TV
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved