Bicara dengan Nada Tinggi, Ratna Sarumpaet: Pemerintah Tidak Pancasilais, tapi Radikalis

TRIBUNWOW.COM - Seniman Ratna Sarumpaet menyebut pemerintah saat ini tidak memegang nilai-nilai pancasila dan menurutnya kini justru radikalis.

Dilansir TribunWow.com, melalui akun Youtube Indonesia Lawyers Club tvOne yang diunggah pada Selasa (5/6/2018) dengan judul Ini Kritik Keras Ratna Sarumpaet Soal BPIP.

Tampak Ratna Sarumpaet hadir dengan mengenakan kemeja batik yang dipadukan dengan jilbab putih.

Ratna di statemen awalnya, menyebut jika soal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu tidak penting.

"Kalau di awal statemen ini saya menilai BPIP tidak penting, tetapi di akhir nanti saya akan beri argumen yang berbeda," ucap Ratna

Ratna menyayangkan jika pancasila hanya dibahas di ayat pertama.

• Sambil Tertawa, Raffi Ahmad Sebut Bianca Jodie Nggak Cantik

Ia menilai jika pancasila harus dikaji secara utuh karena menyangkut ekonomi, keadilan sosial, kemanusiaan.

Kemudian, ia menyinggung soal pernyataan Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan yang ingin segera BPIP bekerja untuk memberantas radikalisme.

"Sedih melihat pesan di WhatsApp yang beredar soal pernyataan Pak Moeldoko ingin agar BPIP segera bekerja, "ujar Ratna.

Setelah itu, Ratna Sarumpaet ingin pemerintah jujur atas segala sesuatu yang terjadi.

"Saya pengen pemerintah jujur, sebenarnya apa yang terjadi, ada hantu apa, saya nggak paham itu, itu radikalisme yang di bogor katanya nggak ada pidananya, itu pancasila nggak tuh, " ujar Ratna.

• Traktir Makan Nagita dan Raffi di Hotel Bintang 5, Bianca Jodie Menjerit saat Lihat Tagihannya

Setelah itu ia juga mengkritik satgas BPIP yang menurutnya masih berputar di permasalahan pancasila ayat pertama.

"Bukan saya menganggap itu tidak penting, tapi jangan melemahkan pancasila karena pancasila ada 5 butir, saol agama, kemanusiaan, keadilan sosial, dan keadilan ekonomi, " ujarnya.

Ratna menyebut saat ini banyak kebijakan pemerintah yang tidak pancasilais.

"Saat buruh lokal berteriak, pemerintah justru tidak memulangkan TKA, saat petani lokal panen beras, pemerintah justru impor beras, itu nggak pancasilais, itu radikalis," ujar Ratna