Tawarkan Kursi Menteri, Gerindra Ajak PKB dan Demokrat Bergabung

TRIBUNWOW.COM - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat tidak tertarik terhadap tawaran kursi Menteri dari Gerindra untuk mendukung Ketua Umum Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

Terlalu rendah tawaran yang disampaikan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon bagi PKB dan Demokrat untuk bergabung dalam koalisi keummatan.

Fadli Zon mengajak PKB dan Demokrat bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo sebagai Capres 2019.

"Masak iya sih Demokrat mau mendukung Gerindra?Muhaimin (Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar-red) pun cita-citanya Wapres kok," tegas Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego kepada Tribunnews.com, Selasa (5/6/2018).

• Gatot Cium Tangan SBY, Pakar Komunikasi Politik Sebut Ada Makna Politis

Kalau sekedar kursi Menteri, apalagi cuma satu, imbuhnya, bagi Demokrat atau pun PKB pasti akan lebih memilih ikut petahana, yakni koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi).

"Pasti dijamin lebih dari 1 kursi bila ikut petahana," jelasnya.

Untuk itu ia yakin akan makin sulit bagi Prabowo mencari mitra partai politik akan mendukungnya di Pilpres 2019 mendatang, jika hanya itu tawaran Gerindra.

Hal itu juga disampaikan Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio kepada Tribunnews.com.

Posisi pendamping Prabowo, sebagai Wakil Presiden menjadi incaran paling dicari Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar dalam berkoalisi di Pilpres 2019.

"Demokrat dan PKB pastinya menginginkan benefit yang lebih tinggi dari itu. Minimal wakil presiden," ujar pendiri lembaga kajian dan survei KedaiKopi (Kelompok Diskusi dan Opini Publik) itu kepada Tribunnews.com.

Karena itu ia masih belum yakin tawaran Gerindra kepada Demokrat dan PKB akan gayung bersambut.

"Fenomena keinginan menjadi Wakil Presiden ini akan memperlambat mereka (PKB dan Demokrat) bergabung ke dalam koalisi keummatan," jelasnya.

"Jadi Menteri saja tidak cukup untuk mereka kelihatannya," tegasnya.

• Warga Bandung Dikejutkan dengan Kemunculan Buaya yang Tiba-tiba Berjemur di Sungai Citarum

Target Cawapres

Kadiv Advokasi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean pun menegaskan, target partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono adalah posisi Calon Presiden (capres) atau Calon Wakil Presiden (cawapres), bukan Menteri.

"Kalau tawaran Menteri mau diterima, sudah dari dulu tawaran Menteri dari incumbent diterima," ujar Ferdinand kepada Tribunnews.com.

Bagi Demokrat, keputusan tertinggi koalisi bukan ditentukan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon.

Kadiv Advokasi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menegaskan, keputusan koalisi antara Demokrat dan Gerindra ditentukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Prabowo Subianto.

Meskipun memang menurut Ferdinand, sah saja tawaran Fadli Zon, yakni menawarkan kursi Menteri kepada Partai Demokrat dan PKB.

"Tapi bagi partai Demokrat, tawaran itu belum tentu digubris, karena komunikasi tingkat tinggi dalam power sharing ini hanya akan dilakukan oleh SBY dengan Prabowo kalau ternyata kedua partai ini akan berkoalisi," tegas Ferdinand kepada Tribunnews.com, Senin (4/6/2018).

"Jadi power sharingnya bukan ditentukan oleh Fadli atau siapapun tapi oleh Prabowo dan SBY," timpalnya berikutnya.

Yang pasti, lebih jauh ia sampaikan, Partai Demokrat akan menentukan sikap pasca pilkada nanti.

"Mungkin pada akhir Juli menjelang pendaftaran meski bisa saja lebih awal jika situasi politik mengharuskan Demokrat mengambil sikap lebih awal," ucapnya.

Ia juga mengatakan Demokrat tidak membangun koalisi karena dorongan siapapun, baik itu Habib Rizieq Shihab atau siapapun.

"Partai Demokrat hanya akan membangun koalisi dengan Partai yang mana cara pandangnya terhadap masalah bangsa ini sama dan cara menyelesaikan masalah juga harus sama, barulah pintu koalisi terbuka," jelasnya.

• Niat Jokowi Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu, Suryo Prabowo: Sangat Tidak Mungkin

Sementara itu PKB masih ingin mempelajari terlebih dahulu tawaran dari Gerindra untuk bergabung dalam koalisi keummatan.

Karena jauh sebelum Gerindra mendengungkan koalisi keummatan, PKB sudah terlebih dahulu menyatakan hal itu.

"Kami bersyukur tawaran membicarakan agenda keummatan ternyata mendapat respon. Sebelumnya PKB menawarkan ini mendapat pertanyaan kanan kiri. Tapi akhirnya justru Gerindra menawarkan koalisi keummatan," ujar Ketua DPP PKB Lukman Edy kepada Tribunnews.com, Senin.

Namun begitu, menurutnya, PKB masih harus melihat dan mempelajari seksama maksud dari koalisi keummatan yang ditawarkan Gerindra.

"Kita harus lihat dulu apa maksud koalisi keummatan ini ?" kata anggota DPR RI ini.

Paling tidak, kata dia, harus melihat dan menilai serta membandingkan agenda-agenda dalam koalisi tersebut sama dengan yang pernah ditawarkan PKB.

"Apakah agenda-agendanya sama dengan yang ditawarkan PKB," tegasnya.

Sebelumnya, Fadli Zon mengatakan koalisi keummatan yang ditawarkan Imam Besar FPI Rizieq Sihab cukup bagus. Gagasan tersebut menurut Fadli sebenarnya sudah lama dibangun, salah satunya saat Pilkada DKI 2017 lalu.

"Ya saya kira itu gagasan yang bagus koalisi keummatan dan kerakyatan sekaligus, jadi memang ada persamaan aspirasi pada waktu pilkada DKI dan juga beberapa pilkada yang lain di tanah Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah terutama dan juga Sumatera Utara jadi ini bagian yang menurut saya sudah prosesnya itu bukan baru tapi sudah lama," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (3/6/2018).

• MS Kaban Sebut Larangan Penggunaan Kata Pribumi Perlu Dicabut

‎Menurut Fadli saat ini Gerindra semakin solid dengan PAN dan PKS.

Meskipun demikian, Gerindra, akan menjajaki komunikasi dengan PKB dan Demokrat untuk masuk ke dalam koalisi.

Fadli yakin komunikasi dengan Demokrat dan PKB akan berjalan ke arah positif. Salah satunya dengan menawarkan jatah menteri kepada ke dua partai tersebut.

"Ya biasalah itu power sharing, tidak mungkin sendirian tidak mungkin hanya ada satu yang untuk semua harus untung win win," katanya.

‎Fadli yakin partai partai lain yang diajak bergabung ke dalam koalisi akan menerima meskipun tidak mendapatkan Cawapres. Menurutnya power Sharing tidak hanya kursi Cawapres, melainkan kursi menteri.‎

"Ya semuanya harus didudukan, power sharing seperti apa, jangan bicara nami-nama dululah, tapi apa pasti ada power sharing," pungkasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PKB dan Partai Demokrat Tak Tertarik Tawaran Kursi Menteri Dari Gerindra