Pilpres 2019
Tawarkan Kursi Menteri, Gerindra Ajak PKB dan Demokrat Bergabung
PKB dan Partai Demokrat tidak tertarik terhadap tawaran kursi Menteri dari Gerindra untuk mendukung Ketua Umum Prabowo Subianto di Pilpres 2019.
Editor: Fachri Sakti Nugroho
"Kalau tawaran Menteri mau diterima, sudah dari dulu tawaran Menteri dari incumbent diterima," ujar Ferdinand kepada Tribunnews.com.
Bagi Demokrat, keputusan tertinggi koalisi bukan ditentukan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon.
Kadiv Advokasi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menegaskan, keputusan koalisi antara Demokrat dan Gerindra ditentukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Prabowo Subianto.
Meskipun memang menurut Ferdinand, sah saja tawaran Fadli Zon, yakni menawarkan kursi Menteri kepada Partai Demokrat dan PKB.
"Tapi bagi partai Demokrat, tawaran itu belum tentu digubris, karena komunikasi tingkat tinggi dalam power sharing ini hanya akan dilakukan oleh SBY dengan Prabowo kalau ternyata kedua partai ini akan berkoalisi," tegas Ferdinand kepada Tribunnews.com, Senin (4/6/2018).
"Jadi power sharingnya bukan ditentukan oleh Fadli atau siapapun tapi oleh Prabowo dan SBY," timpalnya berikutnya.
Yang pasti, lebih jauh ia sampaikan, Partai Demokrat akan menentukan sikap pasca pilkada nanti.
"Mungkin pada akhir Juli menjelang pendaftaran meski bisa saja lebih awal jika situasi politik mengharuskan Demokrat mengambil sikap lebih awal," ucapnya.
Ia juga mengatakan Demokrat tidak membangun koalisi karena dorongan siapapun, baik itu Habib Rizieq Shihab atau siapapun.
"Partai Demokrat hanya akan membangun koalisi dengan Partai yang mana cara pandangnya terhadap masalah bangsa ini sama dan cara menyelesaikan masalah juga harus sama, barulah pintu koalisi terbuka," jelasnya.
• Niat Jokowi Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu, Suryo Prabowo: Sangat Tidak Mungkin
Sementara itu PKB masih ingin mempelajari terlebih dahulu tawaran dari Gerindra untuk bergabung dalam koalisi keummatan.
Karena jauh sebelum Gerindra mendengungkan koalisi keummatan, PKB sudah terlebih dahulu menyatakan hal itu.
"Kami bersyukur tawaran membicarakan agenda keummatan ternyata mendapat respon. Sebelumnya PKB menawarkan ini mendapat pertanyaan kanan kiri. Tapi akhirnya justru Gerindra menawarkan koalisi keummatan," ujar Ketua DPP PKB Lukman Edy kepada Tribunnews.com, Senin.
Namun begitu, menurutnya, PKB masih harus melihat dan mempelajari seksama maksud dari koalisi keummatan yang ditawarkan Gerindra.
"Kita harus lihat dulu apa maksud koalisi keummatan ini ?" kata anggota DPR RI ini.