Golkar Bahas Cawapres 2019, Rizal Ramli: Ambisius Amat, Jangan Demi Bisnis Semua Dilanggar
Rizal Ramli menyindir partai Golongan karya (Golkar) saat membahas soal cawapres 2019
Penulis: Woro Seto
Editor: Woro Seto
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Perindustrian (Menko Perekonomian) Rizal Ramli menyindir partai Golongan karya (Golkar) saat membahas soal cawapres 2019
Dilansir TribunWow.com, melalui akun Twitter @RamliRizal yang ia tulis pada Selasa (5/6/2018).
Mulanya, Ketua Korbid DPP Partai Golkar Happy Bone Zulkarnaen, angkat bicara soal gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terkait masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
Gugatan itu menyusul adanya isu Wakil Presiden Jusuf Kalla maju kembali dalam Pilpres 2019.
saat ditemui Tribunnews.com, Happy mengaku partai Golkar menjadikan konstitusi sebagai patokan.
• Gara-gara Permintaan Arsy, Ashanty Teriak: Astaga, Mati Gue
Ia mengaku ikut merumuskan amandemen Pasal 7 UUD 1945.
Menurutnya, filosofinya tidak ingin memberikan kekuasaan yang melebihi waktu dan kapasitasnya.
Hingga ditentukanlah dua periode. Dan itu sudah inkrah, dan sudah berlaku sekian lama dan itu merupakan amanat reformasi supaya kepemimpinan negara terjadi regenerasi yang sehat," kata Happy saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (31/5/2018).
Dirinya menjelaskan, jika uji materi dikaitkan dengan Jusuf Kalla maju kembali mendampingi Joko Widodo di Pilpres 2019, berseberangan dengan apa yang pernah diucapkan mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
"Kalau kita melihat apa yang disampaikan Pak JK beliau mengatakan berkali-kali belau sudah ingin beristirahat. Jadi pernyataan Pak JK itu manusiawi sekali. Dan kemudian itu sangat memberikan aura yang kondusif terhadap UUD 1945 yang sudah diamandemen," katanya.
Lebih lanjut Happy mengatakan, MK tidak berwenang menafsirkan UUD, akan tetapi melaksanakan UUD.
"Oleh karena itu kami melihat kalau dilakukan ini menganggu semangat reformasi. Kedua kemudian menciderai amandemen yang sudah dilaksanakan bersama-sama menguras pikiran waktu, energi. Sehingga kita membuat pondasi reformasi yang benar dan kuat," katanya.
• Anaknya Jadi Pelajar Lulusan Terbaik, Deddy Corbuzier: Anak Broken Home tak Semua Rusak
Happy mengingatkan jika ingin mengajukan judicial review soal Pasal 7 UUD 1945, harus untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan individu atau kelompok.
Menanggapi hal itu, Rizal Ramli lantas memberikan sindiran kepada Partai Golkar.
Rizal menginggatkan agar tidak terlalu ambisius, untuk bisnis yang berujung melanggar komnstitusi.
