Soal BPIP, Hidayat Nur Wahid: Kenapa Presiden Tandatangani Perpres yang Bikin Gaduh?

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid turut angkat bicara mengenai gaji Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo baru saja menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

BPIP sendiri adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jokowi melalui Perpres Nomor 7 Tahun 2018.

Megawati Sokearnoputri sendiri menjadi Ketua Dewan Pengarah BPIP.

• Hingga Paruh Minum, Timnas U-19 Indonesia Tertinggal 0-1 Atas Persis Solo

Ada rincian uang yang diterima oleh BPIP dari mulai angka Rp 19,5 juta hingga Rp 112,5 juta.

Perpres tersebut menimbulkan beberapa pro kontra di kalangan tokoh pemerintahan hingga masyarakat.

Lantaran gaji yang diterima oleh para pengurus BPIB.

Dari mulai Megawati yang mendapatkan Rp 112,5 juta per bulan.

• KPK Bantah KTP Elektronik Tercecer sebagai Barang Bukti, Ferdinand Sudutkan Tjahjo Kumolo

Kemudian anggota Dewan Pengarah mendapat gaji senilai Rp 100,8 juta, orang-orang yang menjadi Dewan Pengarah di antara lain adalah Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'aruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.

Sedangkan Yudie Latif yang menjadi Ketua BPIP mendapatkan gaji sebesar Rp 76,5 juta.

Tak hanya uang, namun juga ada beberapa fasilitas yang diterima oleh BPIP.

Melihat rincian dana, Hidayat pun memberikan komentarnya.

• Tak Usah Khawatir, Begini Cara Mengirim Pesan WhatsApp Pada Nomor yang Belum Tersimpan

Menurut perhitungan Hidayat uang yang akan diterima oleh BPIP sebanyak hampir Rp 1 milyar.

Ia yakin jika pengurus BPIP akan kaget.

Tak hanya itu, ia juga memertanyakan mengapan Jokowi mau menandatangi Perpres yang akan menggaduhkan suasana.