Gaji Tim Badan Ideologi Pembinaan Pancasila Dipersoalkan, Mardani Ali Sera: Rakyat Sedih dan Malu

TRIBUNWOW.COM - Sudah lama Presiden Joko Widodo melantik Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Pelantikan ini sendiri sudah dilaksanakan pada bulan Maret silam.

Dikutip dari Kompas.com, Selain Megawati, turut dilantik juga para anggota dewan pengarah BPIP yakni: Try Sutrisno, Ahmad Syafii Ma'arif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Muhammad Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe dan Wisnu Bawa Tenaya.

Tak hanya itu, ada juga Yudi Latif yang akan dilantik sebagai Kepala BPIP.

Sebenarnya pelantikan sudah dilaksanakan pada Juni 2017, namun dalam bentuk Unit Kerja Presiden (UKP).

• Coba Buktikan Keberhasilan Era SBY, Ferdinand Hutahaean Pamerkan Proyek-proyek Tahun 2011-2014

Tak lama usai pelantikan, beredar kabar jika Presiden Jokowi meningkatkan status UKP menjadi Badan.

Peningkatan status tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

"Jadi badan setingkat menteri," kata Said Aqil. Meski ada peningkatan status, namun Said Aqil mengatakan bahwa tak ada perubahan struktur di tingkat pimpinan BPIP.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tetap menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah.
Sementara Yudi Latif tetap menjadi Kepala BPIP.

• 7 Fakta Bocah Pencurian Koper Penumpang Bandara Soetta: Hobi Koleksi Koper hingga Beraksi Sendiri

Kini, beredar isu hak keuangan masing-masing anggota BPIP seraya dengan diterbitkannya Perpres Nomor 42 tahun 2018 tentang Hak keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pemimpin, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditandatangani Jokowi pada 23 Mei silam.

Hak keuangan yang diperoleh berkisar Rp 112.548.000 hingga yang terkecil adalah Rp 36.500.000.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera memberikan tanggapan melalui akun Twitternya, @MardaniAliSera.

"Baru-baru ini, pak Jokowi mengangkat Megawati dll untuk menduduki jabatan di Badan Penguatan Ideologi Pancasila (BPIP), Lembaga Penting ini memang dibutuhkan dalam rangka penguatan ketatanegaraan bangsa Indonesia.

Namun yang mengusik kepedulian Kita, adalah badan ini menjadi beban negara dengan anggaran yang tidak sedikit. Tidak tanggung-taggung, dana yang disiapkan setidaknya bisa mencapai 1,3M/orang pertahun.

Di tengah perekonomian Indonesia yang berat; Rupiah melemah, daya beli menurun, pengangguran meningkat, ekonomi sulit, utang melangit, menggaji besar Tim BPIP adalah langkah yang kurang bijaksana.