Budiman Sudjatmiko Sebut Presiden Jokowi Lebih Berhasil Ketimbang Soeharto
Survei Indo Barometer yang dirilis Minggu (20/5/2018) menyebutkan, 32,9 persen responden memilih Soeharto sebagai presiden yang paling berhasil.
Penulis: Dian Naren
Editor: Dian Naren
TRIBUNWOW.COM - Menanggapi hasil survei Indobarometer yang menyatakan Soeharto sebagai presiden yang berhasil memimpin Indonesia, Politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko justru menganggap Presiden Jokowi lah yang lebih pantas menyabet gelar paling berhasil
Diketahui, survei Indo Barometer yang dirilis Minggu (20/5/2018) menyebutkan, 32,9 persen responden memilih Soeharto sebagai presiden yang paling berhasil.
Urutan kedua dan ketiga diikuti Soekarno yang dipilih 21,3 persen responden dan Joko Widodo dipilih 17,8 responden.
Adapun, posisi keempat dan kelima ditempati oleh Susilo Bambang Yudhoyono (dipilih 11,6 persen responden) dan BJ Habibie (dipilih 3,5 persen responden).
Menurut Budiman, pencapaian keberhasilan Soeharto dengan Jokowi tidak bisa dibandingkan.
Soeharto berkuasa selama 32 tahun, sedangkan Ir Soekarno menjadi presiden selama 22 tahun.
Sementara Jokowi yang kini belum menyelesaikan satu masa periode kepemimpinannya (sekitar 4 tahun) saja sudah berada pada posisi ketiga.
• 5 Fakta Serangan di Polsek Maro Sebo Jambi: Teriakkan Bom di Keramaian hingga Beri Ancam ke Warga
Dengan demikian, menurut Budiman, boleh dibilang bahwa mayoritas responden memilih Jokowi sebagai presiden yang paling berhasil.
"Artinya di sini, Pak Jokowi mendapatkan posisi bagus, Jokowi lebih tinggi (dibandingkan dengan presiden pasca-reformasi)," ujar Budiman dikutip dari Kompas.com.
Menambahkan, Budiman mengilustrasikannya dengan soal ujian.
Ibarat ujian, Soeharto diberi waktu 32 menit untuk menyelesaikan 10 soal matematika sementara Jokowi harus menyelesaikan 10 soal dalam waktu 4 menit.

Kicauan Budiman (Twitter)
Pembangunan Masif
Menurut Budiman, tingginya kepuasan publik disebabkan oleh keberhasilan Jokowi dalam melaksanakan pembangunan yang merata di era pemerintahan yang demokratis.
Menambahkan, Budiman menjelaskan kesulitan dalam melakukan pembangunan yang masif apabila kekuasaan tidak sentralistik yang salah satunya adalah politik anggaran.
Penilaian Budiaman, situasi otonomi daerah saat ini sudah berkembang pesat dimana wewenang pemerintah pusat tidak lagi semutlak saat era orde baru.
• Dolar AS Melambung hingga Rp 14.200, Fadli Zon Pertanyakan Sikap Pemerintah yang Santai