Breaking News:

Fahri Hamzah: Pemerintahan Justru Bangga dan Menganggap Banyak Masalah Makin Sukses, Aneh!

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menuliskan kritikan tajam untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Penulis: Woro Seto
Editor: Woro Seto
KOMPAS.COM/NABILLA TASHANDRA
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/3/2017). 

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menuliskan kritikan tajam untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir TribunWow.com, melalui akun Twitter @Fahrihamzah yang ia tuliskan pada Rabu (16/5/2018).

Farhi mengawali kritikannya dengan membahas soal dana APBN.

Kemudian, Fahri menyebut bahwa UU 1945 adalah konstitusi terbaik.

Kemudian, Fahri mencontohkan beberapa Undang-undang yang dibuat dengan kemarahan yang mengandung proteksi besar, lantaran hal itu uang APBN terserap banyak dengan hasil yang tidak ada.

Ikuti Langkah Berikut Agar Berpuasa Tidak Cepat Haus, Mudah Kok!

Simak cuitan Fahri Hamzah selengkapnya:

"Pemerintahan yang setiap hari meminta kewenangan tambahan dan uang APBN tambahan adalah pemerintahan gagal. Lawan

Konstitusi negara UUD 1945 adalah pagar dan payung warga negara bagi perlindungan HAM dan menjaga agar pemerintah tidak melampaui batas. Dan ini adalah salah satu konstitusi terbaik di dunia. Yang ingin menjadi otoriter Gak cocok pakai Konstitusi ini. Lupakan!

Semua UU yang dibuat pasca amandemen ke-4 UUD45 adalah UU yang mengandung proteksi HAM. Ada yg dibuat sebelum itu yang mengandung kemarahan di dalamnya seperti UU KPK No.30/2002. Karena itu lihatlah hasil-nya. Kewenangan besar, uang APBN besar hasil nihil. BOHONG!

Takmir Masjid Merasa Tersinggung, Risma Langsung Sujud di Depannya Sambil Menangis Minta Maaf

UU yang dibangun setelah dipompa kemarahan biasanya begini: marah dengan kejadian dan dramanya, lalu minta kewenangan besar yang punya konsekwensi uang besar. Inilah yang sedang kita alami persis menjelang 2002. Marah akan korupsi lagi UU aneh. Parah!

Bahayanya, setelah jadi UU dan aparatur negara beserta para stakeholders merasa bahwa mereka sudah mapan, mereka ingin terus minta kewenangan tambahan dan Uang APBN tambahan. Mereka juga mengumumkan dan menampakkan bahwa masalah tambah banyak. Aneh!

Dalam kasus korupsi kita menyaksikan pemerintahan yang justru bangga dan menganggap bahwa makin banyak masalah makin sukses pemerintahan. Padahal, korupsi itu penyakit dalam pemerintahan. Loh kok menganggap diri sukses karena masalah tambah banyak? Ajaib!

Lalu, dalam kasus terorisme juga demikian. Kegagalan menangani dan mendeteksi teroris malah menjadi dasar meminta uang dan kewenangan lebih besar bukannya mengevaluasi pejabat yang berwenang. Lalu kapan pejabat diminta pertanggungjawaban? Parah!

Coba bandingkan dengan cerita ini: Di sebuah pantai di Eropa, ikan hiu sering menyerang dan memangsa orang mandi di pantai. Banyak yg mengenaskan, kehilangan tangan atau kami. Sampai terbunuh oleh mamalia laut yg buas itu. Masyarakat marah sekali. Wajar!

Puncak kemarahannya, karena ada jenis ikan hiu tertentu yang kalau sudah menerkam mangsanya bisa hilang dan tidak ketemu sama sekali. Hiu putih itu membawanya ke dasar lautan yang dalam. Emosi publik teraduk dengan kemarahan yang semakin menjadi. Apa reaksi negara?

Warga Sempat Mencurigai Istri Kedua dari Terduga Teroris yang Ditangkap di Dukuh Pakis Surabaya

Halaman
12
Sumber: TribunWow.com
Tags:
Fahri HamzahAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)Terorisme
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved