Pasca Tantang Jokowi Debat di Forum Terbuka, Fahri Hamzah: Kuping Pejabat Aja yang Perlu Dipertebal

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah bersikeras mengatakan jika sikap kritis terhadap pemerintahan adalah hak rakyat.

Menurut Fahri, Publik banyak yang belum paham bahwa menjadi kritis adalah suatu kewajiban.

Hal ini ia utarakan melalui akun media sosial twitternya, @Fahrihamzah.

"Masalahnya terlalu banyak. Dan tak nampak selesai.

Apa yg tak nampak selesai dan janji yang tak nampak ditunaikan adalah hak publik untuk dipertanyakan.

Kalau punya jawaban ya paparkan jangan berputar menyalahkan.

Jika jawaban memuaskan pasti publik senang.

Adalah menjadi #HakRakyat untuk mengetahui apakah nasibnya semakin baik?

Apalagi dalam bangsa kita yang toleran terhadap kegagalan pemerintahan karena kita terbiasa hidup apa adanya dan Gak suka nuntut alias Nrimo.

Menjadi kritis adalah kewajiban, apalagi anggota @DPR_RI .

Saya sering bilang, sukses tukang dan pekerja pabrik dan pelabuhan gampang diukur dari jumlah barang yg diangkut atau diatur.

Tapi sukses negara dan pemerintahan samar. Kegagalan bisa saja diklaim sebagai sukses dan itu sering terjadi.

Negara bisa saja terjebak masalah yang dia buat sendiri sehingga dia sibuk mengurusi masalah yang dia bikin sendiri.

Lalu anggaran dan kewenangan diminta untuk menyelesaikannya.

Setelah sukses minta rakyat menghargai padahal tidak ada hubungannya dengan rakyat.

• Menaker Sebut TKA China Sudah Marak Sejak Era SBY, Ferdinand: Tidak Benar, Silahkan Tanya Cak Imin

Korupsi contoh yang paling menggelikan. Pemerintahan ini katanya tambah korup dan setiap tahun minta APBN lebih untuk memberantas korupsi.

Lah, yang korupsi pemerintah dan tiap tahun tambah banyak tapi uang rakyat dirampas untuk pemberantasan.

Yang lebih menggelikan dari korupsi adalah karena pemerintah tidak bisa ditagih kapan ia dihentikan?

Tiap tahun katanya tambah banyak dan kita terus disuruh tambah anggaran buat mereka sambil disuruh tepuk tangan. Sakit!

Inilah guna sikap kritis dalam demokrasi kita. Karena #HakRakyat untuk mengetahui apa yang terjadi dalam pemerintahan harus dibuka.

Pemerintahan yg nampak sukses pun harus tetap dikritisi sebab kita sering dikelabui oleh pencitraan yg dusta. Biaya pencitraan ini mahal.

Adapun pemerintahan dalam demokrasi harus memasang sikap positif dan terbuka. Jangan takut bicara apa-apa adanya.

Kuping harus tebal, dada harus lapang dan sadar bahwa kita sebenarnya pelayan bukan pemerintah yg saban hari memberi Perintah.

Dalam parlementarisme, biasanya oposisi dibiayai lebih tinggi daripada koalisi pemerintahan. Karena rakyat makin baik kalau pemerintahan ada yg jagain.

Pemerintah kalau dibiarin berbuat tanpa pengawasan dia akan tambah rusak. Ujungnya rakyat sengsara.

Sistem kita ini presidensialisme disebut juga kongresional. Kenapa? Karena presiden dan kongres (@DPR_RI dan @DPDRI ) Sama2 dipilih rakyat untuk maksud yang berbeda.

Presiden untuk eksekusi dan dewan untuk mengawasi. Peran ini harus sama kuat.

Publik juga banyak yang belum paham perbedaan tugas ini sehingga mengharap dewan gunting pita atau Bagi2 akta. Padahal itu kerja eksekutif kelas bawah.

Eksekutif kelas atas itu pemecah masalah bangsa yg memiliki skala kerja dunia. Dewan pun menyesuaikan.

Sekali lagi, sikap kritis kepada pemerintahan adalah sedekah bagi bangsa. Silahkan berani berkata dan menulis di layar kaca.

Jangan takut karena hak kita dilindungi untuk bicara. Tidak ada hukuman bagi sikap kritis. Kuping pejabat aja yg Perlu dipertebal. Sekian."

• Mahfud MD Tanggapi Persekusi di CFD: Hati Saya Tersayat dan Menangis

Dikabarkan sebelumnya, masih dari akun media sosial twitternya @Fahrihamzah, dirinya menantang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berdebat di sebuah forum.

Dia ingin melihat bagaimana Jokowi mempertahankan pendapatnya, sebab menurutnya Jokowi tak pernah melakukannya.

"Sesekali Pengen melihat presiden @jokowi duduk di @ILC_tvOnenews dipandu @karniilyas dan berdebat dengan @rockygerung atau @anismatta #TentangArahBangsa ; atau dengan saya dan prof @romliatma #TentangKorupsi atau yg lain," tulis Fahri.

Fahri juga ingin melihat bagaimana Presiden mempertahankan pendapatnya.

Menurutnya, sejak debat Pilpres 2014, tak ada forum yang membahas pemenuhan janji-janji Presiden.

"Pengen lihat presiden mempertahankan pendapatnya sebab tidak pernah. Dan lingkar dalam-nya pun tak ada yg berani mewakili pikiran bos-nya sebab Jangan2 memang tak ada pikiran. Sejak debat Pilpres yg dangkal di 2014 pemenuhan janji tak ada forumnya lalu kita kerja apa?" lanjut Fahri.

Fahri Hamzah bahkan meminta kesempatan pada Presiden agar bisa berdebat dengannya untuk mendiskusikan pencapaian pemerintah dalam 4 tahun.

Dirinya mengaku tak puas dengan jawaban 'pemerintah sedang giat bekerja'.

Fahri menilai pemerintah bekerja hanya menghabiskan biaya, tanpa ada hasil.

(TribunWow/Dian Naren)