Prabowo Mau jadi Wapres dengan Syarat Mengendalikan Militer & 7 Kursi Menteri, Tanggapan Gerindra?

TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo dikabarkan berupaya menggandeng Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk dijadikan calon wakil presiden pendampingnya pada pemilihan presiden mendatang atau Pilpres 2019.

Sejumlah pihak mengkonfirmasi kabar tersebut, salah satunya adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy atau Romy.

Menurut Romy, Jokowi dua kali melakukan penjajakan untuk menggandeng Prabowo.

• Penguasa Tak Terlibat Menghentikan Perang Sipil, Fahri Hamzah: Abstain dari Agenda Besar Bung Karno

Romy menjelaskan, upaya menduetkan Jokowi-Prabowo dilakukan untuk menjaga persatuan bangsa.

Potensi perpecahan yang makin terlihat saat Pilkada DKI Jakarta 2017, dapat kembali muncul jika Jokowi berhadapan dengan Prabowo.

Adapun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan disebut sebagai salah satu orang yang berusaha mendekatkan Jokowi dengan Prabowo.

Salah satu pertemuan dilakukan di Jakarta pada 6 April lalu.

Wartawan Selandia Baru yang pernah bertugas di Indonesia, John McBeth, mengungkap pertemuan yang terjadi di salah satu restoran Jepang di Hotel Grand Hyatt tersebut.

Dalam pertemuan, Prabowo diberitakan mempertimbangkan untuk menjadi cawapres jika pihak Jokowi memenuhi permintaannya.

• Ratusan Karyawan Meikarta Unjuk Rasa Tuntut Gaji, Said Didu: Dari Awal Saya Duga Ini Proyek Fiksi

Dilansir dari Asia Times yang tayang Minggu (15/4/2018), McBeth menulis bahwa Prabowo bersedia jika diberi peran untuk mengendalikan militer dan tujuh kursi di kabinet mendatang.

Menanggapi permintaan Prabowo, tulis McBeth, Luhut tampak keberatan.

Dalam tulisan itu, McBeth tidak menjelaskan peran apa yang diinginkan Prabowo dan jatah menteri apa yang diinginkan.

Luhut Binsar Pandjaitan enggan memberikan komentar saat ditanya Kompas.com di Istana Kepresidenan hari ini.

Namun sebelumnya, Luhut tidak menampik ada pembicaraan mengenai Pilpres 2019 saat bertemu Prabowo. Pertemuan juga dilakukan bukan dalam kapasitas sebagai "utusan Jokowi".

Luhut tidak mengungkapkan secara mendetail karena banyak hal yang dibahas, mulai hal ringan hingga persoalan kenegaraan.

"Kami bicara macam-macam yang lucu-lucu. Kami bicara yang penting, bagaimana negara ini baik," ujar Luhut, saat ditemui 8 April silam.

• Fahri Hamzah Frustasi dengan Kepemimpinan Negara: Gak Punya Ide Luar Biasa, Ngomongnya Remeh-Temeh

Luhut juga mengungkapkan bahwa dalam pertemuan itu Prabowo mengaku menimbang dengan cermat sebelum memutuskan maju sebagai capres.

"Beliau masih menghitung dengan cermat, kapan mau melakukan deklarasi, biar aja, kalaupun beliau mau maju saya kira bagus," kata Luhut.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membantah informasi yang disampaikan John McBeth.

Menurut Fadli, pertemuan Prabowo dengan Luhut Pandjaitan merupakan pertemuan biasa, yang membicarakan persoalan kelapa sawit.

"Karena kelapa sawit kita di-banned atau dipersulit di Eropa. Pak Prabowo kan punya kawan-kawan yang mempunyai lobi yang baik di Eropa," ujar Fadli Zon saat ditemui di Gedung DPR, Senin.

• Fifi Lety Indra Tuntut Yusril Ihza Mahendra Datang ke Kuburan Ayahnya untuk Meminta Maaf

Fadli Zon tidak membantah jika ada pembicaraan Prabowo dengan Luhut terkait Pilpres 2019.

Akan tetapi, Fadli membantah bahwa Prabowo memberikan persyaratan tertentu jika menjadi cawapres Jokowi.

"Pak Prabowo menyatakan maju kepada Pak Luhut. Jadi pembicaraan tentang itu (persyaratan jadi cawapres Jokowi), tentu saja tidak ada," ujar Fadli.

Hal senada disampaikan Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade.

Andre menilai kabar yang menyebutkan Prabowo mengajukan persyaratan jika menjadi cawapres Jokowi sebagai berita bohong.

"Itu hoax, lah," kata Andre saat dihubungi Kompas.com, Senin.

"Pertemuan biasa, kan sudah ada di berbagai media. Itu silaturahim, sahabat lama," ujar dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Prabowo Diberitakan Minta 7 Kursi Kabinet jika Jadi Cawapres Jokowi, Gerindra Sebut Hoaks