Jawaban Mahfud MD saat Ditanya Bagaimana Cara Memutuskan Kontrak dengan Freeport?

TRIBUNWOW.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mendapat pertanyaan mengenai kontrak PT Freeport dengan Indonesia.

Pantauan TribunWow.com, hal itu tampak dari laman Twitter Mahfud MD yang diunggah pada Selasa (10/4/2018).

Akun @SetyoAN28 selain menanyakan bagaimana cara memutuskan kontrak dengan Freeport, ia juga bertanya soal undang-undang yang mengikat kontrak tersebut.

@SetyoAN28: Prof, 51% saham freeport hanya bisa membuat kita tersenyum 1 hari saja,

bagaimana cara memutuskan kontrak terikat yang ditandatangani Pak Ginandjar pada 1996 itu?

• Ketika Ahok Akan Difilmkan dalam Have I Done The Right Thing, Tonton Video Cuplikannya!

Apakah ada undang-undang yang mengikat perjanjian kontrak itu sehingga kita bakal terus dieksploitasi? @mohmahfudmd

Guru Besar UII Mahfud MD kemudian mememberikan jawaban.

Menurutnya, kontrak yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang pihak-pihak yang membuatnya.

Sehingga, selama tidak ada kesepakatan baru untuk mengubahnya, maka kontrak tesebut berlaku mengikat seperti undang-undang.

• Ruhut Sitompul: Ganti FH Saja Gak Mampu Apalagi Ganti Presiden dengan Kaos Hahaha

@mohmahfudmd: Mnrt hukum, “Kontrak yang dibuat secara sah berlaku sbg UU bagi pihak-pihak yang membuatnya”.

Selama tidak ada kesepakatan baru utk mengubah isi kontrak dari pihak-pihak maka itu berlaku mengikat seperti UU.

Ini pelajaran Semester II di S1 Fakultas Hukum.

• Dahnil Anzar Simanjutak: Pak Jokowi, Saya Ragu dengan Komitmen Pemberantasan Korupsi Bapak Saat Ini

Untuk lebih jelasnya, Mahfud MD meminta untuk membaca buku hukum perdata.

@kadal_dingin: Mungkin prof @mohmahfudmd harus jelaskan juga akibat2 hukum yang mungkin terjadi bagi ekonomi Indonesia,

kalo kontrak2 itu diputus sepihak oleh pemerintah dan digugat ke pengadilan Internasional.

Jadi semuanya tau dan ga sekedar melihat satu sisi UUD45 saja.

• Hotman Paris Ngaku Diprotes Ibu-ibu Terkait Unggahannya soal Rusia

@mohmahfudmd: Baca buku Hukum Perdata saja. Trrlalu panjang penjelasannya.

Akun @JulianttoG kemudian memberikan tanggapan, jika seharusnya UU bisa dirubah, terlebih karena berada di bawah UUD.

@JulianttoG: Harusnya UU bisa dirubah.

UUD, yg tingkatannya lebih tinggi, bisa diamandemen, bisa juga diganti total.

Apalagi UU yg levelnya dibawah UUD.

Tergantung kemauan, keberanian dan kekuatan kita utk merubah. Pasti ada resiko.

Mahfud MD lantas memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut.

• Reaksi Partai Gerindra Saat Dibilang Omongannya Tak Akan Bisa Dipercaya

Menurutnya, perubahan UU adalah hukum tata negara.

Sedangkan kontrak perjanjian merupakan hukum perdata.

Segingga UU hanya bisa dirubah dengan UU, dan kontrak hanya bisa dirubah dengan kontrak baru.

@mohmahfudmd: Anda tak tahu bedanya UU dan kontrak.

Perubahan UU itu hukum tata negara, kontrak itu hukum perdata.

UU hny bisa diubah dgn UU , kontrak yang sah hanya bisa diubah dgn kesepakatan dan kontrak baru.

Tp kalau Anda yg bilang bgt tak apa2. Yg menganukan kalau yg bilang bgt advokat. (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)

• Selain Menteri Susi, Sandiaga Uno Ingin Ikutkan Anies dalam Duel Lomba Ronde Kedua di Pulau Tidung