Sohibul Iman: PKS Tidak Lakukan Kritik pun Pemerintahan Ini Gaduh dengan Sendirinya, Mereka Amatiran

TRIBUNWOW.COM - Buntut dari kritikan Presiden PKS Sohibul Iman soal berita-berita di era kabinet kerja Jokowi menjadi tidak masuk akal, membuat Nadirsyah Hosen angkat bicara.

Seorang kiai dari Nahdlatul Ulama (NU) tersebut justru mengatakan bahwa biang kegaduhan di pemerintahan adalah bukan karena Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak ada dalam pemerintahan.

"Mas @msi_sohibuliman ada yg bilang kegaduhan politik di masa Jokowi itu karena PKS tidak ada dalam pemerintahan.

10 tahun di masa SBY gak ada isu SARA meski LHI kena tangkap KPK, HRS dipidana, dll.

Jadi biang kegaduhannya itu PKS. Saya sih gak percaya. Mosok PKS kayak gitu"

BACA JUGA  Sandiaga Mengaku Kerja dengan Ikhlas & Niat Baik, Fahri Hamzah: Tapi Jangan Lupa Evaluasi Rasional

Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid juga turut mengomentari soal tersebut.

"Gus @na_dirs, publik yg cerdas tau PKS bukan hanya di era Jokowi tak berada dlm pemrintahan,pada masa Megawati juga.

10 thn era SBY banyak jg lho gaduh politik;ada yg nangis-nangis ribut kenaikan BBM, ada yang sebut utang SBY sebagai ugal-ugalan dll.

Kalau tentang “sara”, bahkn MA malah tolak PKnya Ahok", ujarnya menambahkan.

HEBOH!  Addie MS Cerita Perbedaan saat Disalip Mobil Pejabat vs Presiden: Lebih Respek Kalo Nggak Pake

Presiden PKS akhirnya angkat bicara perihal masalah tersebut.

Sohibul Iman mengatakan jika pemerintahan saat ini gaduh lantaran pejabat negara mengelolanya secara amatiran.

Menurutnya, pemerintah saat ini sangat tidak disiplin maslah administrasi, bahkan hingga membuat kebijakan.

Salah satunya yang ia sebut adalah perihal kebijakan Tax Amnesty.

"Mas @na_dirs dg kata lain PKS tidak lakukan kritik yg gaduh pun pemerintahan ini gaduh dg sendirinya krn mrk kelola negara (maaf) dg amatiran.

Hal2 basic administratif aja belepotan apalagi kebijakan.

Kami heran orang2 yg dulu hebat sprt pak Darmin pun skrng jd sprt mati gagasan.

Mas @na_dirs contoh sikap substantif n tdk gaduh PKS adalah penolakan UU Tax Amnesty.

Saat bang LBP datang ke DPP PKS disertai bbrp ekonom hebat lulusan Amerika saya sampaikan PKS tidak haramkan TA asal didahului Tax Reform.

Tapi LBP keukeuh TA hrs skrng n TR nanti aja, Ya kami tolak.

Mas @na_dirs TA itu ibarat kita bujuk kambing2 yang lepas balik kandang.

Kita beri umpan rumput dalam kandang tersebut, Kambing-kambing balik kandang n makan rumput tersebut.

Tapi saat rumput habis kambing-kambing tersebut kabur lagi karena kita tidak perbaiki dulu kandangnya yang banyak bolong-bolong. Itulah TA tanpa TR.

Mas @na_dirs sangat tahu nasib TA yg dipaksakan pemerintahan @jokowi.

Pemilik duit jumbo di LN yg ikut TA ternyata tdk sebanyak yg digembar gemborkan.

Dari yg sedikit tsb lbh sedikit lagi yg repatriasi (ibarat sdh makan rumput lalu kabur lagi krn UU Pajak kita tdk direformasi)", ujarnya.

TOP NEWS  Kicauan Planga Plongo Fadli Zon, Tompi: Tolong Tanyain untuk Capresnya Sendiri atau Dirinya Sendiri

Mas @na_dirs nasib TA sprt itu yg kami takutkan. Kami pelajari pengalaman negara2 lain. Umumnya penerapan TA di negara2 yg aturan pajaknya lemah itu gagal.

Kami keukeuh minta TR agar aturan pajak kita tdk banyak loop hole. Tp PKS kalah voting, pembahasan TA dilanjutkan tanpa TR.

Meski kalah PKS tdk mutung tp ttp ikut pembahasan dg harapan bs kawal substansinya agar tdk melenceng.

Sampai rpt paripurna pengesahan PKS punya 6 catatan untuk divoting, tp pimpinan sidang tdk gubris.

Lalu UU TA disahkan dimana hanya PKS yg keberatan dg 6 poin tadi.

Meski kalah sampai pengesahan PKS tdk tempuh JR ke MK krn wilayah kami di DPR, begitu kalah scr politis ya kami terima. Biarlah JR domain masyarakat.

Bahkan para aleg kami pun ikut sosialisasi UU TA. Ini bentuk kepatuhan kami pd kesepakatan kolektif.

Kami bukan poltisi childish."

(TribunWow/Dian Naren)

VIRAL!  Isu Mendagri Ancam Pecat Anies, Hidayat Nur Wahid: Hanya di Kabinet Zaman Now Menteri Pada Neko-neko