Banyak Pejabat Ditetapkan Tersangka, Abraham Samad: Sektor Ketahanan Pangan Rawan Korupsi

TRIBUNWOW.COM - Mantan Ketua Komisi Pembertantasan Korupsi periode 2011-2015 Abraham Samad, meminta agar pencegahan korupsi dilakukan di sektor ketahanan pangan.

Dari rilis yang diterima TribunWow.com, hal tersebut lantaran masih banyak yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi di bidang ketahanan pangan.

Hal itu menunjukkan apabila sektor tersebut masih rawan tindak pidana korupsi.

Menurut Abraham Samad, KPK harus menutup celah potensi korupsi dengan mengaktifkan segera satuan tugas (satgas) di sejumlah kementerian, khusunya Pertanian.

Potensi korupsi sektor ketahanan pangan itu antara lain terkait kredit usaha rakyat (KUR), subsidi benih, pupuk bersubsidi, asuransi pertanian, dan pengadaan komoditas pangan strategis.

POPULER! Jawaban Mahfud MD Saat Ditanya Faizal Assegaf soal Rincian Anggaran Timses Prabowo-Hatta 2014

Makin leluasanya eksportir dan importir sektor pangan karena mendapat keistimewaan pejabat di kementrian tertentu, juga merupakan lahan subur korupsi pangan.

Jika potensi korupsi ini tidak tertangani dengan baik, swasembada pangan bisa terhambat oleh korupsi yang pada gilirannya dapat menganggu ketenangan masyarakat desa mengingat 70 persen penduduk Indonesia bermukim di wilayah pedesaan.

“Sektor ketahanan pangan ini rawan korupsi karena adanya perputaran uang yang sangat signifikan. Korupsi impor daging dan impor gula yang pernah dibongkar KPK adalah salah satu contoh betapa sektor ketahanan pangan ini rawan korupsi,” ujar Abraham Samad di Jakarta, Sabtu (31/3/2018).

Abraham mengungkapkan hal ini pada seminar di Institut Pertanian Bogor, Sabtu 31 Maret 2018 di mana ia didapuk sebagai pembicara utama.

VIRAL! Perintah Fahri Hamzah soal Kasus DPRD Tabrak Tukang Ojek hingga Tewas, Penyelidikan Terhambat UU MD3

Menurut Abraham, peristiwa masa lalu di mana KPK menangkap tersangka korupsi impor daging sapi yang melibatkan pucuk pimpinan tertinggi sebuah partai politik dan juga menangkap tangan Ketua Dewan Pimpinan Daerah menunjukkan, korupsi di sektor ketahanan pangan ini bukan omong kosong.

Abraham Samad mengungkapkan jika ketahanan pangan rakyat dapat terganggu jika korupsi ini dibiarkan.

“Untuk menutup celah korupsi dan pencegahannya, KPK harus segera mengaktifkan satuan tugas di sejumlah kementrian terkait,selain mengaktifkan operasi tangkap tangan kepada siapapun yang terlibat," katanya.

Potensi sektor ketahan pangan selain di bidang pengadaan seperti impor kebutuhan pokok, juga realisasi asuransi yang masih rendah, yaitu hanya 30 persen dari target.

Baca ini: Lucinta Luna Makin Banyak Job dan Hits, Ely Sugigi: Aturan Makasih Dong Sama Gue

Kredit Usaha Rakyat atau KUR untuk pertanian juga masih jauh dari target di mana serapannya hanya 17 persen dari yang dialokasikan untuk petani.

Kerawanan juga terjadi pada proyek pencetakan sawah baru yang kenyataannya sawahnya tidak terwujud serta subsidi pupuk yang rawan dikorupsi, seperti kasus korupsi pengadaan pupuk urea tablet di Jawa Tengah yang melibatkan pejabat setempat beberapa waktu lalu.

5 Komoditas Pangan Strategis.

Dalam kunjungannya ke Institut Pertanian Bogor, pada Sabtu (31/3/2018) Abraham Samad akan menyampaikan 5 komoditas pangan strategis yang perlu dijaga.

Karena pentingnya lima komoditas ini bagi kehidupan dan ketahanan pangan rakyat, maka celah untuk korupsi harus ditutup dari segala arah.

Kelima komoditas pangan strategis itu diantaranya beras, jagung, kedelai, daging sapi, dan gula.

HEBOH! Postingannya soal Putin Tuai Kritikan dan Disebut Bikin Malu, Fadli Zon: Ada Masalah? Hak Sayalah

Abraham kemudian mencontohkan kondisi tata niaga impor komoditas pangan strategis yang membuka celah terjdinya korupsi dikarenakan beberapa hal yaitu :

1. Aspek regulasi

Misalnya: tidak adanya kriteria yang jelas dalam diskresi pada ketentuan impor, tidak adanya sistem informasi yang valid sebagai basis data terpadu, tidak adanya analisis yang komperehensif dalam pembuatan kebijakan impor.

2. Aspek tata laksana pengawasan.

Baca juga: Faizal Assegaf Lontarkan Sejumlah Tudingan ke PKS, Ferdinand Hutahaean: Ngeri

Termasuk lemahnya pengawasan terhadap peredaran komoditas barang impor, dan adanya permainan kartel yang seenaknya menentukan harga di pasar karena mendapat keistimewaan oknum pejabat.

“Cara curang yang merugikan rakyat inilah yang harus menjadi perhatian KPK dan menindak siapapun yang terlibat korupsi di dalamnya,” ujar Abraham. (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)