Tepis Omongan Sekjen PDI-P soal Pramono & Puan Tak Terlibat, Kadiv Advokasi Demokrat: Nalar Jongkok
Hasto juga mengatakan, PDI-P justru memiliki konsep e-KTP yang berbeda dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat itu.
Penulis: Dian Naren
Editor: Dian Naren
Tapi ditentukan oleh MORAL SESEORANG.
Jadi tesis Hasto yg merasa oposisi tdk mgkn korupsi adalah salah dan menyesatkan publik.
Kalaupun PDIP mau cuci tangan lewat Hasto, itu sah saja utk membela diri.
Tapi baiknya air cucian tangannya jangan disiramkan ke Demokrat.
Baiknya diminum saja airnya setelah cuci tangan, itu lebih terhormat daripada ngotori pihak lain dengan air cucian tangan", ujarnya menutup.
BACA Pramono Anung Dikabarkan Terima Dana dari Proyek e-KTP, Kadiv Advokasi Demokrat: Sangat Wajar
Dikabarkan sebelumnya, Hasto merasa seolah-olah ada upaya menyudutkan PDI-P melalui kasus tersebut.
"Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa. Dengan demikian, atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov (Setya Novanto), kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tersebut," kata Hasto
Hasto menilai, apa yang dilakukan Novanto dengan menyebut nama Puan dan Pramono sebagai upaya mendapatkan status JC yang akan meringankan dakwaan.
Hasto juga mengatakan, PDI-P justru memiliki konsep e-KTP yang berbeda dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat itu.
Ia mengungkapkan, saat itu PDI-P menginginkan agar e-KTP bukan seperti sekarang, tetapi mengintegrasikan data pajak, BKKBN dan kependudukan. (TribunWow/Dian Naren)