Fahri Hamzah Soroti Kesalahan Pidato Jokowi soal Saham Freeport
Menanggapi video tersebut, Fahri Hamzah memberikan tiga catatan. Dirinya menyoroti kalimat Jokowi yang salah dalam pidato tersebut.
Penulis: Dian Naren
Editor: Dian Naren
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Presiden Jokowi pada November 2017 silam memberikan sambutan di Kongres Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Manado, Sulawesi Utara.
Sambutan tersebut direkam dalam video yang kemudian disebarluaskan oleh akun @MasTBP_.
Akun tersebut mengatakan,"Fabi Ayyi Ala’i Rabbikuma Tukazziban...
Nikmat Tuhan manalagi yg akan Kalian Dustakan??? NKRI Punya Presiden Seberani ini, Setegas ini, Se-Alim ini, Se-Jujur ini.
2019 saya tetap pilih @jokowi lagi."
• Top News: Reaksi Mahfud hingga Tanggapan Fahri Hamzah soal Penetapan Tersangka Calon Kepala Daerah
Dalam video, Jokowi mengatakan,"yang ketiga masalah Freeport. Coba, berapa tahun, berapa puluh tahun kita hanya diberi sembilan persen diem saja. Diem. Nggak ngerti diemnya karena apa", ujar Jokowi yang lantas disambut dengan tepuk tangan yang meriah.
"Apakah karena takut, apakah karena diberi sesuatu, nggak ngerti karena memang saya nggak ngerti. Tapi saya sampaikan ini negoisasinya sudah tiga tahun. Udah kuat-kuatan, kuat mana. Kuat-kuatan, negosiasi nggak perlu kita.
Saya sampaikan ini kepada menteri yang saya tugasi; Menteri Keuangan, Menteri SDM, Menteri BUMN. Tugas, udah. Negoisasi terus. Minta 51 persen. Jangan mundur.
Mau minta 51 saja kok takut. Ragu-ragu. Kenapa sih?. Jangan mundur. Terus. Nggak apa-apa mau tiga tahun mau berapa, yang penting terus. Tapi saya yakin kita dapet", ujar Jokowi di akhir video.
• Ditanya Hal Ini saat Debat Pilgub, Deddy Mizwar: Kenapa Kita Harus Jawab Persoalan yang Tidak Tahu?
Menanggapi video tersebut, Fahri Hamzah memberikan tiga catatan.
Dirinya menyoroti kalimat Jokowi yang salah dalam pidato tersebut.
Jokowi yang berpidato mengatakan 'negoisasi', yang benar menurut Fahri Hamzah adalah 'negosiasi'.
Tak hanya sampai di situ, Fahri Hamzah juga memberi masukan jika dalam bernegosiasi saham itu memerlukan divestasi (pembelian salah).
Fahri pun mengkritisi dana yang duganakan untuk membeli saham Freeport.
Seperti yang dilansir di bawah ini. (*)
"Catatan:
1. Yg benar NEGOSIASI bukan NEGOISASI (asal kata “negotiate” bahasa Inggris.
2. Negosiasi saham itu memerlukan divestasi (pembelian salah).
3. Siapa yg beli saham dan pakai uang siapa? (Hati2, yg beli akhirnya pihak lain, memerintah jadi tukang tekan saja)."
Dikabarkan sebelumnya pada Januari silam, PT Freeport Indonesia sepakat sahamnya sebesar 51 persen dikuasai Indonesia.
Hal ini juga berdampak bagi landasan hukum PT Freeport Indonesia akan menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), bukan lagi berstatus kontrak karya (KK).
Pemerintah pusat juga melaksanakan tanda tangan perjanjian dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk kepemilikan 10 persen setelah divestasi saham PT Freeport Indonesia dilaksanakan.
Porsi 10 persen itu disepakati untuk menyejahterakan kawasan dan warga Papua yang selama ini terdampak kegiatan Freeport.
"Perjanjian yang ditandatangani adalah salah satu langkah maju dan strategis dalam rangka pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia setelah dicapai kesepakatan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia pada 27 Agustus 2017," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikutip dari Kompas.com.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dirinya mengapresiasi perjanjian ini sebagai bentuk penghargaan kepada Papua.
Tjahjo menilai, 10 persen saham Freeport untuk Papua bukan sesuatu yang kecil karena diambil dari total 51 persen saham yang akan jadi hak pemerintah Indonesia. "10 persen dari 51 persen itu bagian yang besar," ujar Tjahjo. (TribunWow/Dian Naren)
