Di Tahun 2017, New Zealand Negara Paling Bersih dari Korupsi, Bagaimana dengan Indonesia?

Perlu diketahui bersama bahwa KPK bukan satu-satunya penentu dalam pemeringkatan skor CPI ini. Peningkatkan skor CPI tentunya menjadi tugas bersama antara para aparat penegak hukum, DPR dan pemerintah, sebab banyak komponen yang dijadikan penilaian.

Apa saja komponen penilaian itu? Misalnya seperti layanan publik, kepastian hukum, kemudahan berbisnis, relasi antara politik dengan bisnis, dan lainnya

Terkait hal itu, pimpinan KPK Laode Syarif, mengungkapkan “Untuk meningkatkan CPI, banyak komposit yang bukan ranah KPK sehingga perlu disadari bahwa porsi peningkatan CPI bukan kerja KPK semata, namun juga peran pemerintah, legislatif, aparat penegak hukum, swasta, dan bahkan masyarakat sipil,”

Pada tahun 2017, indeks komposit dalam pengukuran CPI bertambah satu, yaitu pengukuran dari Variety of Democracy Project di mana Indonesia memperoleh score 30

Analisis hasil indeks oleh Transparency International meneliti hubungan antara tingkat korupsi, perlindungan kebebasan jurnalistik dan keterlibatan masyarakat sipil.

Ditemukan bahwa hampir semua wartawan yang terbunuh sejak 2012 terbunuh di negara-negara korup. Bahkan tak sedikit diantaranya meninggal karena meliput sebuah cerita tentang korupsi

Transparency International juga melihat hubungan antara tingkat korupsi dan kebebasan dimana organisasi kemasyarakatan dapat berkegiatan dan mempengaruhi kebijakan publik

Penelitian mengungkapkan bahwa kebanyakan negara yang memiliki skor rendah untuk kebebasan sipil juga cenderung mendapat nilai tinggi karena korupsi.

Baca : Iseng Coba Produk Tato Alis Baru, Wanita Ini Langsung Teriak ketika Pewarna Dihapus

Dengan demikian, Transparency International meminta masyarakat global untuk melakukan beberapa tindakan berikut untuk mencegah korupsi:

1. Pemerintah dan pelaku bisnis harus berbuat lebih banyak untuk mendorong kebebasan berbicara, independensi media, perbedaan pendapat politik dan keterlibatan masyarakat sipil.

2. Pemerintah harus meminimalkan peraturan media dan memastikan bahwa wartawan dapat bekerja tanpa rasa takut akan represi atau kekerasan.Selain itu, donor internasional harus mempertimbangkan kebebasan pers yg relevan dg bantuan pembangunan atau akses ke organisasi internasional

3. Masyarakat sipil dan pemerintah harus mempromosikan UU yang berfokus pada akses informasi yg nantinya akan membantu peningkatkan transparansi dan akuntabilitas sekaligus mengurangi peluang terjadinya korupsi.

Namun penting bagi pemerintah untuk tidak hanya berinvestasi dalam kerangka hukum yang sesuai untuk UU tersebut, namun juga berkomitmen terhadap pelaksanaannya

4. Aktivis dan pemerintah harus memanfaatkan momentum United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mengadvokasi dan mendorong reformasi di tingkat nasional dan global.