Kepala BNN Baru Dilantik, Fadli Zon Minta Pemerintah Tiru Presiden Duterte di Filipina

TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo, Kamis (1/3/2018) pagi, melantik Irjen (Pol) Heru Winarko menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon yang turut hadir dalam upacara pelantikannya juga mengomentari persitiwa tersebut ke dalam akun media sosial Twitternya @FadliZon, Kamis (1/3/2018).

Dilansir Tribunwow.com dari akun Twitter @FadliZon, Wakil Ketua DPR itu mengatakan:

"Pagi tadi saya hadir dlm pelantikan Kepala BNN baru, Irjen Pol Heru Winarko di Istana Negara. Sy sampaikan pd Kepala BNN betapa pentingnya tugas memberantas narkoba ini untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

Indonesia saat ini telah menjadi pasar narkoba terbesar di Asia. jika tak segera diambil tindakan drastis yg tegas, Indonesia bisa menjadi bangsa paria gara-gara narkoba. Bisa jadi Narco-Republic.

Peredaran narkoba di Indonesia posisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Saya membaca data @INFOBNN, sepanjang tahun 2017 lalu jumlah tersangka kasus narkoba yg berhasil ditangkap naik lebih dari 4.000 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika pada 2016 ada 1.238 tersangka yg berhasil ditangkap, maka pada akhir tahun 2017 BNN berhasil menangkap 58.365 tersangka narkoba. Itu baru dari sisi tersangka.

BACA  Fahri Hamzah dan Ganjar Pranowo Turut Soroti Tragedi Tugas Osis di SMAN 1 Semarang

Nah, terkait dgn penyelundupan narkoba, masih menurut data BNN, keberhasilan aparat penegak hukum dlm mengungkap penyelundupan narkoba diperkirakan baru sekitar 10 persen saja.

Jadi, kalau selama Februari kemarin aparat berhasil menggagalkan upaya penyelundupan lebih dari dua ton narkoba di Batam dan Kepulauan Riau, angka itu blm ada apa-apanya jika dibandingkan persentase mereka yg berhasil lolos. Ini kan gila!

Masyarakat dan aparat keamanan harus menyadari jika dalam kajian strategis, bisnis narkoba bukan hanya punya dimensi ekonomi, tapi bisa juga punya dimensi politik.

Narkoba saat ini sudah menjadi bagian dari ‘proxy war’. Itu sebabnya dalam upaya memberantas narkoba, pemerintah dan aparat keamanan kita harus memasukan perspektif pertahanan dan keamanan negara juga. Ini penting sekali

Saya baca, saat ini jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai lebih 6,4 juta orang. Kebutuhan narkotika sudah mencapai 6 ton per minggu, di mana peredaran uang dlm bisnis ini mencapai Rp250 triliun dalam setahun.

Ini tak boleh dihadapi dan disikapi scr konvensional. Apalagi, menurut data @INFOBNN, 27,32 persen dari pengguna narkoba di Indonesia adalah mahasiswa dan pelajar.

Bisa rusak masa depan Indonesia jika kita tidak mengambil tindakan drastis hari ini terkait pemberantasan narkoba."

BACA  Soal Muslim Cyber Army, Fahri Hamzah Colek Akun Jokowi: Nggak Bisa Bikin Orang Islam Tenang

Fadli juga mengaitkan masalah yang ada di Indonesia dengan negara Filiphina.

Dirinya berpendapat Presiden Filipina tegas dalam menjalankan aksi memberantas narkoba.

Fadli pun menghimbau supaya Indonesia dapat mencontoh dari Filipina.

"Meskipun kontroversial, dan saat ini sdg dalam penyidikan Mahkamah Internasional, saya kira kita perlu sedikit belajar pd upaya pemberantasan narkoba yg dilakukan Presiden Duterte di Filipina.

Poinnya tentu bukan pada tindakan tembak mati pengedar narkoba yg kontroversial itu, tapi pada soal ketegasan seorang Presiden dlm memimpin pemberantasan narkoba di negaranya. Ada pernyataan tegas dan ada kebijakan tegas. Itu yang harus kita tiru.

Untuk memberantas peredaran narkoba, kita hrs melakukannya di dua wilayah secara bersama. Pertama, memutus rantai ‘supply’. Dan kedua, menekan ‘demand’.

Untuk memutus rantai pasokan, persoalan yg kebetulan menjadi concern sy adlh pertama-tama dengan meningkatan penjagaan dan pengamanan di wilayah-wilayah perbatasan, terutama laut.

Delapan puluh persen penyelundupan narkoba sy kira dilakukan melalui laut dan menurut data BNN terutama dilakukan oleh sindikat-sindikat yg berasal dari Malaysia, Taiwan, Cina.

Masalah kita adalah perairan Indonesia ini sgt luas, sementara jumlah petugas kita terbatas. Hal ini hrs segera diatasi oleh pemerintah. Itu juga sebabnya sy mengkritik keras upaya pemerintah untuk melakukan privatisasi pelabuhan serta bandara.

Sebab, pelabuhan dan bandara adalah simpul-simpul penting untuk menghadang penyelundupan narkoba, selain mrpkn infrastruktur pertahanan dan keamanan yg harus dikuasai oleh negara.

BACA  Tinjau Wisma Atlet, Anies Bawedan Tampak Berkacak Pinggang Dihadapan Jokowi

Poin kedua untuk memutus rantai pasok adalah mempertegas penegakan hukum. Bukan rahasia lagi jika para bandar narkoba senang sekali dgn Indonesia krn di sini mereka bukan hanya menemukan pasar yg besar, tapi juga karena hukumnya bisa dibeli.

Bukan rahasia umum jika Lembaga Pemasyarakatan di sini bisa mnjd tempat transaksi narkoba. Itu sebabnya, pemerintah harus segera membersihkan LP-LP kita dari peredaran narkoba, dan hukum berat aparat penegak hukum yg terlibat dlm bisnis merusak ini

Penjara seharusnya bisa menjadi tempat paling steril dari narkoba. Presiden mestinya bisa menyuruh Menteri Hukum dan HAM membersihkan penjara-penjara kita dari transaksi narkoba

Pemberantasan narkoba di penjara itu mnjd ukuran keseriusan pemerintah dlm memberantas narkoba. Sebab, jk pemerintah tak bs membersihkan penjara dari narkoba, bgmn kita bisa percaya mereka serius memberantas peredaran narkoba di luaran sana?

Selain rantai pasok, kita jg harus bisa menekan permintaan atas narkoba. Harus ada sanksi tegas, misalnya, trhdp para artis yg terlibat dlm konsumsi ataupun peredaran narkoba.

Artis pengguna narkoba bs memberikan ‘demonstration effect’ yang buruk bagi anak-anak muda kita, krn mereka diidolakan oleh banyak orang.

Seharusnya mereka yg pernah terlibat narkoba, sampai terbukti bersih, hes dicekal tampil di televisi. Atau televisi dan rumah produksi melakukan tes urine pd mereka sbg bentuk pencegahan.

Di atas semua itu, kita hanya akan bs memberantas narkoba, melindungi anak-anak kita dan generasi muda Indonesia lainnya, jika Presiden bersikap tegas. Narkoba ini sdh mnjd kejahatan luar biasa, tapi penanganannya masih biasa-biasa saja."

BACA  Top News: Prestasi Jokowi Menurut Nusron Wahid hingga Video Viral Hujan Duit di Kuningan Jakarta

Fadli juga mengritik era pemerintahan saat ini yang dianggap lambat dalam merespon soal narkoba.

"Hingga kini sy catat pemerintah bhkn belum merilis Inpres baru tentang pemberantasan narkoba. Inpres yg ada masih keluaran tahun 2011, pada masa Presiden SBY.

Pemerintah lambat dalam merespon soal narkoba ini. Sudah saatnya ada cara atau mekanisme yang bisa melibatkan TNI dlm pemberantasan Narkoba karena ini meruntuhkan pertahanan kita." (TribunWow/Dian Naren)