Najwa Shihab: Harta Pejabat Bukan Aurat, Pendapatan DPR Bisa untuk Kos Gratis Ribuan Mahasiswa
Berdasarkan data LKHPN, Fadli Zon merupakan anggota dewan paling rajin melaporkan harta kekayaannya.
Penulis: Lailatun Niqmah
Editor: Lailatun Niqmah
TRIBUNWOW.COM - Gaji anggota dewan memang diketahui cukup fantastis, lantas bagaimana jika dibandingkan dengan kebutuhan mahasiswa?.
Dilansir TribunWow.com dari akun YouTube Najwa Shihab yang diunggah pada Minggu (18/2/2018), perbandingan gaji para anggota dewan dibongkar oleh Nana, sapaan akrab Najwa Shihab.
Hal tersebut berawal ketika Najwa menanyakan kapan terakhir kali anggota dewan yang hadir dalam acara Mata Najwa on Stage Malang, melakukan pelaporan harta kekayaan (LHKPN).
Heboh! Disebut Korupsi oleh Nazaruddin, Fahri Hamzah: Nazar Depresi, Persekongkolan Mereka Aku Bongkar
Berdasarkan data Najwa Shihab, Fadli Zon merupakan anggota dewan yang paling rajin melaporkan harta kekayaannya.
Sementara itu, Nasir Djamil, anggota DPR fraksi PKS terkahir melapor pada tahun 2009.
Menurut Najwa berdasarkan peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) DPR seharusnya melaporkan harta kekayaannya setahun sekali.
Berbeda dengan hal tersebut, Nasir mengungkapkan jika harta kekayaan dilaporkan saat pencalonan legislatif.
Top 5 News! Pandangan Mahfud MD Tentang Yusril hingga Penampakan Rumah Keluarga tak Kasat Mata yang Mencekam
“Lazimnya, setiap pencalegan melaporkan harta kekayaan (setiap 5 tahun sekali),” kata Nasir Djamil.
Sementara itu, Abdul Kadir Karding, wakil dewan dari fraksi PKB terakhir melaporkan hartanya pada tahun 2014.
Sedangkan Ahmad Basarah, anggota DPR dari fraksi PDIP merupakan wakil yang cukup rutin melaporkan harta kekayaannya, terkahir melapor 2015.
Menurut Najwa, harta pejabat publik bukanlah aurat yang harus ditutup-tutupi, namun harus dilaporkan dan diawasi.
"Harta pejabat publik seharusnya bukan aurat, seharusnya ia bisa diketahui untuk sama-sama dipantau. Karena apalagi jumlah penghasilan anggota DPR dinilai cukup fantastis," tegas Najwa Shihab.
Ia lantas membongkar gaji DPR.