Fadli Zon: Kata-kata Jokowi Semakin Tidak Bisa Dipegang
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon menulsikan kritik dengan mengunggah sebuah video pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Penulis: Woro Seto
Editor: Woro Seto
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon menulsikan kritik dengan mengunggah sebuah video pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dilansir TribunWow.com, melalui akun Twitter @fadlizon yang ditulis pada Kamis, (8/2/2018) ia menulislan kritik pada Jokowi.
Sebelumnya, Airlangga Hartanto tetap dipertahankan presiden Joko Widodo (Jokowi) meski telah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
VIRAL: Tulisan di Undangan Felly Eks Cherrybelle yang Jadi Sorotan hingga Nikita Mirzani Siap Dipoligami
Adapula, Idrus Marham yang juga merangkap dua jabatan, yaitu Menteri Sosial dan sebagai Sekjen Partai Golkar.
“Kita lihat memang di Menperin Pak Airlangga ngerti betul yang berkaitan dengan makro, konsep makro industri di negara kita, hilirisasi ke depan seperti apa,” ujar Presiden Jokowi di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/1/2018) yang dilansir dari Tribunnews.com
Jokowi mengungkapkan Kementerian Perindustrian termasuk kementerian yang tidak mudah untuk dilaksanakan karena menyangkut teknis pelaksanaan perindustrian.
“Jangan sampai dalam kondisi ini jangan sampai berubah dan yang baru bisa belajar lebih, ini kementerian yang tidak mudah,” kata Jokowi.
Jokowi menilai Airlangga menguasai, maka Jokowi menjelaskan, jangan sampai orang baru yang belum menguasai detil soal perindustrian mengahmbat proyeksi kabinet kerja.
“Kita tahu ya Pak Airlangga ini kan di dalam sudah jadi menteri. Ini kan tinggal satu tahun saja praktis ini kita. Kalau ditaruh orang baru ini belajar bisa enam bulan kalau enggak cepat bisa setahun kuasai itu,” kata Jokowi.
POPULER: Gol Perdana Philippe Coutinho Bawa Barcelona ke Final Copa del Rey!
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Jalla menilai tidak menjadi masalah Airlanggo Hartarto rangkap jabatan.
"Kalau Airlangga kebijakannya menteri dulu baru ketua umum (Golkar), kemudian ada waktu setidak-tidaknya 90 persen urus kementeriannya," ujar Jusuf Kalla di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1/2018).
Menurutnya, persoalan rangkap jabatan merupakan kebijakan dari masing-masing partainya.
Terkait dengan pernyataan Jokowi tersebut, Fadli Zon mengunggah video pernyataan Jokowi.
