Krisis Politik Timor Leste Memanas, Guterres Bubarkan Parlemen dan Adakan Pemilu Lagi setelah Paskah

Gusmao yang juga merupakan pejuang kemerdedekaan Timor Leste dipercaya memiliki peran yang besar dalam konstelasi perpolitikan Timor Leste.

Bahkan banyak pihak yang mengklaim bahwa tanpa persetujuan Gusmao, kecarut-marutan kondisi Timor Leste tak akan selesai dihadapi.

Namun kini dirinya tengah ke luar negeri mewakili negaranya untuk membahas soal batas laut Timor dengan Australia dan pengaturan pembagian ladang minyak dan gas yang bernilai 50 miliar dollar.

Partai oposisi diprediksi akan bergabung 

Di sisi lain, Profesor Michael Leach, pengamat perpolitikan Timor Leste dari Universitas Teknologi Swinburne, mengatakan kepada Fairfax Media bahwa ada kemungkinan kuat ketiga partai oposisi akan membentuk koalisi pra-pemilihan yang akan menjadikan mereka sebagai kekuatan yang hebat.

"Partai Fretilin telah berjanji untuk segera membawa program pemerintahnya ke masyarakat dalam sebuah kampanye setelah gagal mendapatkan dukungan parlemen," kata Leach.

"Itu mengungkapkan bahwa pemilihan parlemen 2018 bisa memicu bergabungnya partai-partai di parlemen yang mana belum pernah terjadi sebelumnya," imbuhnya.

Ketika program dan anggaran parlemen ditolak, pemerintah Timor Leste sama sekali belum melaksanakan program kerja apapun.

Meski begitu, tak ada demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana terjadi pada tahun 2006 silam yang menyebabkan kerusuhan di Dili sehingga membuat Australia turut membantu menyelesaikan permasalahan.

Gelombang protes masyarakat hanya beterbangan di media sosial.

Namun kini masyarakat mengaku lega karena pemilihan akan diselenggarakan.

Kerugian negara akibat konflik

Akibat dari konflik politik di tubuh parlemen, sejumlah kebijakan terkait minyak dan gas yang bernilai miliaran dolar di laut Timor tertunda ratifikasinya.

Termasuk ratifikasi masalah tapal batas laut Timor Leste dengan Australia yang membuat dua negara tersebut panas beberapa waktu lalu.

Guterres sibuk untuk berkonsolidasi dengan tokoh-tokoh politik dan pihak gereja untuk menyelesaikan permasalah negara. (*)