Tak Banyak yang Tahu, Ternyata Ini Sanksi Bagi Polisi yang Tidak Netral Saat Pilkada

TRIBUNWOW.COM - Seperti diketahui, aparat negara, baik TNI maupun Polri diwajibkan untuk netral saat Pilkada maupun pemilihan-pemilihan umum lainnya.

Meski demikian, belum banyak yang tahu, sanksi apa yang akan dijatuhkan apabila ada seorang anggota polisi yang tidak netral saat pemilihan umum.

Dilansir akun Twitter @DivHumasPolri, berikut ini sanksi yang akan diberikan.

1. Dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurangnya 1 tahun.

2. Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurangnya 1 tahun.

3. Dipindah tugasnya ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurangnya 1 tahun.

4. PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) sebagai anggota polri.

Baca: Bertemu Jubir KPK, Hotman Paris Minta Agar Fredrich Yunadi tak Dihukum Maksimum 12 Tahun Penjara

Sementara itu, pihak kepolisian juga telah mengedarkan, implementasi tugas Polri dalam menjaga jalannya Pilkada Serentak 2018, sebagai bentuk netralitas mereka.

Baca ini: Ditanya Netter Kenapa Respon Laporan Publik Figur dan Rakyat Kecil Berbeda? Begini Jawaban Mahfud MD

1. Melakukan pengamanan dalam penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan tugas, peran dan fungsi Polri secara profesional dan proporsional.

2. Netral dengan tidak memihak, tidak berpihak dan tidak memberikan dukungan baik materiil maupun inmateriil kepada salah satu kontestan Pilkada.

3. Satuan / Perorangan/ Sarana dan Prasarana tidak dilibatkan rangkaian kegiatan Pilkada dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi Polri.

Baca: Tanggapi Netter Soal KPK yang tak Ganas, Fahri Hamzah Sebut Beberapa Deal dan Sandiwara

4. Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dalam Pilkada.

5. Terhadap keluarga anggota Polri hak memilih merupakan hak individu selaku warga negara, secara institusi / kesatuan anggota Polri dilarang mengarahkan keluarganya dalam memberikan dukungannya kepada Paslon tertentu.

Baca: Gagal Menyalip, Emak-emak Ini Ajak Duel Abang Becak, Begini Videonya yang Viral

Postingan tersebut mendapat beragam komentar dari netizen.

Sebagaian menjelaskan lebih lanjut mengenai rincian netralitas Polri, yang akhirnya dibenarkan oleh @DivHumasPolri.

Baca: Tanggapan Netizen Terkait 100 Hari Kepemimpinan Anies-Sandi, Puas atau Tidak?

@amirasaputri_: Menjelang Pilkada Serentak 2018 Polri Diwajibkan Untuk Menjaga Netralitas. Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian RI mengeluarkan sejumlah larangan kepada seluruh anggota Polri demi menjaga netralitas menjelang Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018.

@amirasaputri_: Kapolri menegaskan, Polri tetap netral dalam mengawal pelaksanaan Pilkada serentak 2018 dan Polri siap menegakan aturan hukum yang berlaku saat Pilkada.
Kapolri menambahkan bahwa institusi Polri memiliki tanggung jawab eksekutif dan yudikatif.

Baca ini: Gerhana Bulan Total 31 Januari, Kamu Bisa Meneropongnya dengan Jelas dan Gratis di Sini

@amirasaputri_: yaitu selain harus bertanggung jawab kepada presiden, Polri juga harus menegakkan aturan hukum yang berlaku.

@DivHumasPolri: benar sekali mbak @amirasaputri_.

@MeymeySyakila: Seluruh anggota Polri yang mengikuti Pilkada wajib menyerahkan surat pengunduran diri dan diproses oleh SDM Polri. Selama belum ada penetapan dari KPU, masih menjadi anggota Polri.
Jika Anggota Polri sudah ditetapkan oleh KPU maka otomatis statusnya adalah purnawirawan. (*)

Baca juga: Komentari Isu LGBT dan Sebut DorC, Mbah Mijan Minta 1000 Maaf