Mahfud MD Kembali Mengingatkan soal LGBT: 'Saya Sudah Bilang Kan di DPR Sudah Banyak yang Mendukung'
"Saya sudah bilang, kan? Di DPR sdh banyak yang mendukung..." kicau akun @mohmahfudmd.
Editor: Fachri Sakti Nugroho
TRIBUNWOW.COM - Pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Zulkifli Hasan membuat publik gempar.
Dalam pernyataannya, Zulkifli menyebut ada lima fraksi di DPR RI yang menyetujui perilaku lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) berkembang di Indonesia.
Namun, Zulkifli enggan menyebutkan nama-nama partai politik yang fraksinya mendukung LGBT tersebut.
Populer: Setya Novanto Angkat Bicara terkait LGBT: Semua harus Dibicarakan Bersama
Pemberitaan terkait pernyataan Zulkifli Hasan tersebut ternyata mendapatkan sorotan dari pakar hukum dan tata negara, Mahfud MD.
Lewat akun jejaring sosial Twitter miliknya @mohmahfudmd, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu membagikan pranala pemberitaan dari salah satu media.
Dalam pemberitaan tersebut, tertulis judul artikel dari media daring itu adalah 'Ketua MPR: Lima Fraksi Setujui LGBT dan Pernikahan Sejenis'.
Seraya membagikan pranala laman berita itu, Mahfud MD pun berkicau mengamini fenomena dukungan terhadap LGBT yang terjadi di DPR tersebut.
"Saya sudah bilang, kan? Di DPR sdh banyak yang mendukung..." cuit akun @mohmahfudmd, Sabtu (20/1/2018).
Populer: Ditanya Netter Soal Bukti Dana LGBT, Jawaban Mahfud MD Mak Jleb
Sebelumnya, Zulkifli menyebut ada lima fraksi di DPR RI yang menyetujui perilaku LGBT berkembang di Indonesia.
"Di DPR saat ini dibahas soal undang-undang LGBT atau pernikahan sesama jenis. Saat ini sudah ada lima partai politik menyetujui LGBT," kata Zulkifli di Kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jalan Raya Sutorejo Nomor 59, Mulyorejo, Surabaya, Sabtu (20/1/2018).
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Firman Subagyo membantah pernyataan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang menyebut ada lima fraksi yang setuju dengan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).
Menurutnya, sampai saat ini DPR RI belum pernah membahas pasal LGBT dalam RUU KUHP.
"Perihal tersebut tidak benar. Karena sampai sekarang DPR RI belum pernah membahas RUU tersebut. Bahkan hampir semua fraksi menolak untuk dimasukan dalam daftar prolegnas," kata Firman kepasa wartawan di Jakarta, Minggu (21/1/2018).