Pengamat: Jokowi Rela Melanggar Komitmennya Soal Rangkap Jabatan, Demi Garansi Golkar di Pilres 2019

TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Indonesian Political Review Ujang Komarudin membeberkan sikap inkonsistensi presiden Joko Widodo soal rangkap jabatan di tubuh kementrian.

"Presiden Jokowi justru tidak konsisten dengan larangan rangkap jabatan yang dibuatnya sendiri dengan mempertahankan Airlangga," ungkapnya.

"Tentu ini preseden tidak baik. Harusnya pemimpin beri contoh apa yang dikatakan dulu dan sekarang harus konsisten," ungkapnya yang dilansir dari Kompas.com

Ujang pun menduga, Jokowi rela melanggar komitmennya ini demi garansi dukungan Golkar di pemilu presiden 2019.

Apalagi, selain mempertahankan Airlangga, Jokowi juga menambah satu lagi jatah menteri untuk Golkar.

Jokowi mempercayai Sekjen Golkar Idrus Marham untuk menjabat Mensos menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju Pilkada Jatim.

VIRAL: Senang Suaminya Gantikan Khofifah, Istri Idrus Marham Sebut Diminta Siap-siap oleh Ketum Golkar

"Golkar akan menggaransi, akan full mendukung Pak Jokowi di 2019. Itu dealnya saya yakin," kata dia.

Diketahui, Presiden Joko Widodo melantik sejumlah pejabat baru, Rabu (17/1/2018).

Diantaranya, Idrus Marham yang menjadi Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa.

Dengan dilantiknya Idrus Marham, maka posisinya saat ini rangkap jabatan sebagai sekjen partai golkar.

Sementara itu, Airlangga Hartanto tetap dipertahankan presiden Joko Widodo (Jokowi) meski telah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

“Kita lihat memang di Menperin Pak Airlangga ngerti betul yang berkaitan dengan makro, konsep makro industri di negara kita, hilirisasi ke depan seperti apa,” ujar Presiden Jokowi di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Jokowi mengungkapkan Kementerian Perindustrian termasuk kementerian yang tidak mudah untuk dilaksanakan karena menyangkut teknis pelaksanaan perindustrian.

“Jangan sampai dalam kondisi ini jangan sampai berubah dan yang baru bisa belajar lebih, ini kementerian yang tidak mudah,” kata Jokowi.