Sandiaga Uno Cabut Subsidi Transjakarta, Ini Alasannya

TRIBUNWOW.COM - Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno mengatakan akan mencabut subsidi Public Service Obligation (PSO) untuk moda transportasi Transjakarta pada tahun 2019.

Dilansir Tribunnews.com, Sandiaga berencana mencabut subsidi tersebut lantaran subsidi yang disiapkan untuk Tansjakarta di APBD hanya terserap 50 persen.

Ia juga menjelaskan Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Budi Kaliwono tengah berhitung dengan subsidi tersebut karena penganggaran di APBD yang masih cukup besar.

“Pak Budi sedang berhitung karena subsidi di APBD untuk Transjakarta mencapai Rp 2-3 triliun. Saya rasa pencapaian Transjakarta ini adalah sebuah langkah penghematan yang luar biasa.”

“Dengan non-fare box revenue kita harap mereka bisa mandiri dan tidak memerlukan subsidi lagi,” tandasnya.

Meski demikian, Sandiaga Uno memastikan tarif tidak akan naik walaupun subsidi dicabut.

“Tidak naik sama sekali, mereka justru akan meningkatkan pendapatan di luar tiket (non-fare box revenue). Kita harap tidak membebani APBD ke depan,” ujar Sandiaga di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, Rabu (20/12/2017).

Top 5 News! Janda yang Rela Jadi Sopir Truk Dicaci Maki hingga Mahfud MD Ingatkan Uang Dibalik LGBT

Seperti diberitakan sebelumnya, Sandiaga bahkan menantang Direktur Utama PT Transjakarta untuk tidak menggunakan subsidi di tahun 2019.

“Saya bahkan menantang Direktur Utama PT Transjakarta, Pak Budi Kaliwono untuk tidak menggunakan subsidi di tahun 2019. Subsidi yang hanya terserap 50 persen menunjukkan kinerja PT Transjakarta baik dan Pak Budi telah melakukan optimalisasi dan efisiensi,” terang Sandiaga Uno saat ditemui di kawasan Koja, Jakarta Utara, Rabu (20/12/2017).

Menurut Sandiaga Uno, saat diberi tantangan tersebut, Budi Kaliwono menyanggupinya.

Sandiaga juga menjelaskan bahwa PT Transjakarta sedang merencanakan inovasi untuk meningkatkan pendapatan non tiket.

Ia berharap dengan inovasi-inovasi yang dilakukan PT Transjakarta bisa meningkatkan jumlah penggunanya.

“Pemprov Jakarta akan siap memfasilitasi apabila PT Transjakarta ingin meningkatkan pendapatan non tiket. Semoga dengan program OK OTrip juga PT Transjakarta bisa meningkatkan jumlah pengguna dari 500 ribu orang menjadi satu juta pengguna,” pungkasnya.

Baca: Soal Listrik di Papua, Jokowi: Kalau Presiden Saja Mati Tiga Kali, Pasti Rakyat Lima Kali

Sebelumnya, Pemprov DKI telah meluncurkan kartu untuk pengguna transportasi yang diberi nama OK OTRIP.

Warga dapat menggunakan kartu OK OTRIP untuk naik semua moda transportasi yang terintegrasi.

Ada lebih dari 80 mikrolet yang akan terhubung dengan bus sedang dan bus Transjakarta.

Dengan kartu ini, pengguna bisa memakai tiga moda transportasi tersebut dengan tarif maksimal Rp 5 ribu sekali jalan.

Sementara itu, Direktur Utama Transjakarta Budi Kaliwono mengatakan uji coba tersebut akan dilakukan di 4 wilayah di ibukota, yakni Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

Transjakarta akan berintegrasi dengan 69 angkutan bus kecil pada 4 trayek tersebut.

Baca ini: Kasus Narkoba Apartemen Sunter, Pelaku Lakukan Hal Ini Agar tak Terendus Aparat

"Uji coba OK Otrip dilakukan Transjakarta dengan 69 angkutan bus kecil di 4 trayek, yakni Jelambar, Warakas, Duren Sawit dan Lebak Bulus," ujar Budi, saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (14/12/2017).

Live uji coba itu akan dilakukan selama 3 bulan, mulai 15 Januari hingga 15 April 2018.

Nantinya program tersebut akan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perhubungan DKI, PT Transportasi Jakarta, serta pengusaha angkutan umum. (*)

Baca juga: Miris! Bocah Miskin yang Kehausan Ini Terpaksa Menjilati Kubangan Air Kotor di Jalanan