Duh, di Ruang Kerja Wagub Sandiaga Uno Terpajang Foto Prabowo Subianto?

Penggunaan anggaran tersebut seperti yang dilakukan pada era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat memimpin Jakarta diduga melanggar aturan keuangan negara.

Hal itu terjadi karena berbagai proyek infrastruktur dibiayai menggunakan dana tersebut.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Prabowo Soenirman menyatakan, pembiyaan proyek bersumber dari non-APBD, seperti lewat dana CSR, harus melalui mekanisme sesuai aturan keuangan daerah.

Siapa Orang Paling Bodoh di Gambar Ini? Ungkap Karakter Anda Yang Sesungguhnya

Kemudian mesti transparan karena ini juga menyangkut dana publik.

’’Banyak proyek di Jakarta gunakan CSR, saat Ahok-Djarot jadi gubernur-wakil gubernur. Ini harus diaudit,’’ kata Prabowo di Gedung DPRD DKI, Rabu (26/10/2017).

Menurut dia, Anies-Sandi wajib kembali mendata atau menginventarisir aset-aset DKI yang menggunakan budget CSR maupun dana non-APBD.

Selama ini Pemprov DKI tidak transparan dan akuntabel soal dana off budget. Nah, kata Prabowo, Anies-Sandi jangan mengulangi keburukan pengelolaan anggaran CSR.

’’Makanya, perlu audit dan inventarisir proyek mana saja yang gunakan CSR. Sebaiknya, di cut off CSR sementara,’’ jelas Prabowo.

Politikus Partai Gerindra itu menyarankan, pasangan yang diusung Gerindra-PKS memanggil Inspektorat DKI untuk melakukan audit terkait pengunaan dana CSR.

Heboh GIF di WA Berbau Pornografi, Kominfo Hubungi Facebook

Dana CSR dari sejumlah perusahaan di ibu kota itu dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Apalagi, saat ini belum ada aturan jelas soal penggunaan dana CSR di Pemprov DKI.

Sebab, menurut dia, DPRD DKI belum juga membahas Rancangan peraturan daerah (raperda) pengelolaan off budget.

’Seharusnya ada aturan yang jelas dulu. Biar pengelolaannya tidak berbuntut hukum nanti,’’ ucap Prabowo.