Sempat Ramalkan Rumah DP 0 Rupiah Susah Terwujud, Bank Indonesia Kini Berikan Pernyataan Baru!

TRIBUNWOW.COM - Beberapa pihak meramalkan janji DP 0 persen dari Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat kampanye akan sulit terwujud.

Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh salah satu pengamat ekonomi, jika DP rumah 0 Persen di Jakarta akan menambah konsekuensi besar.

"Janji kampanye itu tidak semua didasarkan pada hal yang rasional. Di manapun, tidak hanya di Indonesia. Jadi ada proses teknokratik membumikan janji itu," ucap pengamat ekomoni Faisal Basri, dikutip dari Tribunnews.

Tak hanya dari pengamat ekonomi saja yang meramalkan jika rumah DP 0 persen akan sulit terwujud, naman anggota DPRD DKI Jakarta menyatakan jika program rumah DP 0 persen menjadi tantangan yang berat.

"Keempat ini yang cukup berat. Mohon doa restu, Rumah DP 0 Rupiah," kata Anggota DPRD DKI Jakarta Syarif dalam diskusi yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (14/10/2017), seperti dilansir dari Tribunnews.

Bahkan pihak Bank Indonesia yang semula tidak memberikan tanggapan tentang janji rumah DP 0 persen dari Sandi tersebut, buka mulut.

Dilansir dari Tribunnews, hal tersebut menjadi sulit terwujud karena adanya ketentuan uang muka kredit rumah minimal 15 persen dari nilai rumah.

"Di aturan perbankan (rumah dengan DP Rp 0), sekarang enggak boleh. Kalau di BI, aturannya, semua pinjaman untuk pemilikan rumah ataupun pemilikan mobil atau pemilikan sepeda motor itu harus ada down payment (DP), itu adalah aturan Bank Indonesia," kata Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, Jumat (14/7/2017).

Dikomentari Tentang Pakaiannya, Mulan Jameela Balas dengan Jawaban Menohok!

Namun seiring berjalannya waktu, Bank Indonesia kembali memberikan tanggapan kembali mengenai realisasi DP rumah 0 persen dari Anies Sandi tersebut.

Dilansir dari Kompas, janji rumah DP 0 persen dari Anies Sandi memungkinkan untuk direalisasikan, hal tersebut disampaikan pihak Bank Indonesia lewat Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta, Doni P Joewono.

Namun, program tersebut harus memiliki jaminan dari pemerintah pusat dan daerah.

"Program perumahan DP nol rupiah itu tidak diatur karena kalau dijamin pemerintah pusat sama daerah ya boleh," ujar Doni di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (1/11/2017).

Doni menyatakan jika dirinya pernah rapat dengan pihak Sandi untuk menjelaskan skema bagaimana pemerintah DKI Jakarta agar bisa mewujudkan janji tersebut.

Pemerintah DKI Jakarta harus mempertimbangkan skema yang sudah ditunjukkan oleh Doni tersebut.