Usai Pulang dari Rumah Sakit, Setya Novanto Langsung Pecat Anggotanya! Ini 4 Faktanya
Melansir dari Tribun Jateng, ia dianggap kerap menyuarakan pelengseran Setya Novanto (Setnov) dari kursi Ketua Umum Golkar.
Penulis: Fachri Sakti Nugroho
Editor: Fachri Sakti Nugroho
TRIBUNWOW.COM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Setya Novanto tak lagi dirawat di Rumah Sakit Premier, Jatinegara, Jakarta Timur.
Setya Novanto diketahui telah meninggalkan rumah sakit sejak, Senin (2/10/2017) malam.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Hubungan Masyarakat RS Premier, Sukendar ketika dihubungi oleh Kompas.com.
"Sudah pulang, kemarin sekitar pukul 20.00 WIB," kata Sukendar.
Menurut Sukendar, Setya Novanto pulang setelah mendapatkan izin dari dokter.
"Dengan seizin dokter," kata dia.
Ia pulang dijemput oleh pihak keluarga.
Lolos dari 3 Kasus Besar Ini, Bukti Bahwa Setya Novanto Memang Sakti

Memecat Yorrys Raweyai
Setelah pulang dari rumah sakit, Setya Novanto, selaku Ketua Umum Partai Golkar mencopot salah satu kader partainya.
Kader partai yang dicopot dari jabatannya adalah Ketua Koordinator Bidang Polhukam DPP Partai Golkar, Yorrys Raweyai.
Melansir dari Tribun Jateng, Yorrys dianggap kerap menyuarakan pelengseran Setya Novanto (Setnov) dari kursi Ketua Umum Golkar.
"Beliau diganti sejak kemarin sore, surat ditandatangani langsung oleh ketua umum dan sekjen," kata Ketua DPP Golkar bidang pemenangan pemilu wilayah Indonesia Timur Aziz Samual, Selasa (3/10/2017).
Aziz menjelaskan, Yorrys dianggap telah melakukan kegaduhan di internal Golkar.
"Alasannya Pak Yorrys sudah buat masalah, tidak sesuai aturan Partai Golkar, melebihi kewajaran, diputuskan untuk diganti yang gantikan Letjen (purn) Eko Widyatmoko," kata Aziz.
"Saya tidak tahu apakah surat pergantian itu sudah diterima Pak Yorrys atau belum," ujarnya.
Selanjutnya, posisi Yorrys sebagai Koordinator bidang Polhukam digantikan oleh Letjen (purn) Eko Widyatmoko.
Heboh Beredar Foto Setya Novanto Saat Masih Muda & Gondrong, Netizen: Ga Kuku Deh Rambutnya!
Sepak terjang Yorrys
Yorrys merupakan Ketua Tim Pengkajian yang dibentuk DPP Golkar di bawah naungan Nurdin Halid.
Tim tersebut dibentuk saat Setya Novanto terbaring sakit di rumah sakit beberapa waktu lalu.
Tim pengkajian menyebutkan, elektabilitas Golkar turun karena status tersangka Setya Novanto di kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
Dalam beberapa kesempatan, Yorrys mengklaim Airlanggo Hartarto merupakan calon kuat pengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar.
Pernyataan tersebut didasarkan pada hasil Tim Kajian Elektabilitas Partai mengenai anjloknya elektabilitas Golkar pasca-Novanto ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan korupsi e-KTP.
Kasus Setya Novanto Dianggap Tak Berpengaruh Pada Calon yang Diusung Golkar Dalam Pilkada
Saat dikonfirmasi, Yorrys memastikan jika dirinya tidak dipecat dari struktur partai tanpa mengikuti aturan yang berlaku.
Sehingga, lanjutnya, partai tidak bisa asal memecat atau mencopot kader.
"Ya kalau sekarang ini, kita sendiri mau dengar info atau bagaimana. Saya sendiri tidak tahu. Masa main pecat-pecat, emang perusahaan," kata Yorrys.
Tanggapan JK
Polemik di tubuh Golkar ini menurut Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) tidak akan membuat Golkar pecah (dualisme).
"Saya kira enggak. Itu cuma berbeda pendapat kok, tapi tidak pecah," ujar Kalla di sela peninjauan venue Asian Games 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
JK menganalogikan, perbedaan pendapat antar kader partai seperti perbedaan pendapat antara suami istri.
Menurutnya, pertengkaran dalam rumah tangga adalah hal yang wajar, namun tidak sampai menyebabkan perceraian.
"Misal Anda suami, kadang kan berbeda pendapat dengan istri. Tapi tidak sampai bercerai kan? Ya sama," ujar Kalla.
Ketika ditanya mengenai status hukum Setya Novanto yang lolos dari jerat hukum perkara korupsi e-KTP, JK enggan memberikan berkomentar.
"Hahaha, itu tanya ke KPK saja," ujar Kalla.
Rapat Pleno
Muncul suara di kubu partai Golkar untuk menggelar rapat Pleno setelah Ketua Umumnya terjerat kasus hukum sebagai tersangka dugaan korupsi proyek e-KTP oleh KPK.
Rapat pleno diarahkan agar Novanto menunjuk pelaksana tugas sebagai ketua umum partai, selama ia menjalani proses hukum.
Namun, Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham memastikan, rapat pleno penonaktifan Novanto tidak akan terjadi.
Jika misalnya ada, itu hanya akan membahas mengenai elektabilitas Golkar yang dinilai menurun.
Idrus juga memastikan, rapat pleno tersebut akan dipimpin langsung oleh Novanto jika kondisinya sudah kembali sehat.
(TribunWow.com/Fachri Sakti Nugroho)