Isu 5000 Senjata Ilegal Kian Memanas, Berikut Ini Kronologi dan Tanggapannya

TRIBUNWOW.COM - Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait adanya institusi yang berusaha mengimpor senjata alias ilegal berbuntut panjang.

Terlebih nama Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) ikut tersebut dalam pernyataan Gatot.

Jumlah senjata yang diselundupkan juga terbilang tak sedikit.

Diduga ada 5.000-an senjara yang masuk secara ilegal.

(Baca: Inilah 5 Layanan yang Ditawarkan Situs Nikahsirri.com: Lelang Perawan hingga Sumpah Pocong)

Pernyataan ini pun membuat publik menerka-nerka dan berspekulasi liar.

Apakah yang sebenarnya terjadi?

Berikut ini tanggapan-tanggapan mengenai dugaan penyelundupan senjata tersebut.

1. Berawal dari kicauan di Twitter

Pernyataan Gatot ini pertama muncul di permukaan lewat unggahan Twitter radio Elshinta.

Dalam kicauan tertanggal 22 September 2019, Sabtu pukul 12.42 WIB, Twitter radio Elshinta mengungkapkan, Panglima TNI menyebut ada institusi tertentu yang mencatut nama Presiden untuk mendatangkan 5.000 senjata secara ilegal.

Namun, tidak ada informasi rinci mengenai institusi yang dimaksud dan jenis senjata yang akan didatangkan.

"Panglima TNI menyebutkan ada institusi tertentu yang mencatut nama Presiden untuk mendatangkan 5 ribu senjata secara ilegal. (ros)," kicau radio Elshinta

Unggahan tersebut sontak membuat geger dunia maya.

Tercatat ada 496 komentar, 1.946 retweets dan 1,677 likes dari netizen menanggapi kicauan radio Elshinta ini.

2. Disampaikan saat acara silaturrahim TNI

Pernyataan sang jenderal ini disampaikan saat acara silaturrahim Panglima TNI dengan para purnawirawan TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017).

Pada saat itu hadir pula beberapa sosok penting di negeri ini.

Antara lain adalah mantan Wakil Presiden keenam RI Tri Sutrisno, Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, mantan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Sutiyoso, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Selain itu, datang pula Ketua Umum DPP Persatuan Purnawirawan ABRI (Pepabri) Agum Gumelar, mantan Panglima TNI Widodo AS, mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto, dan mantan Panglima TNI Agus Suhartono.

3. Tanggapan dari akun @_TNIAU

Kicauan dari radio Elshinta ini mendapat tanggapan dari admin Twitter @_TNIAU.

Dalam kicauannya, @_TNIAU justru meragukan adanya senjata tersebut.

"5 ribu pucuk itu banyak lho, gimana cara ''ngumpetinnya''? Dan apakah penyataan Panglima ini memang benar? Krn dari @Puspen_TNI blm ada ket," kicau @_TNIAU.

Netizen menganggap kicauan tersebut aneh, karena bertentangan dengan pernyataan dari Panglima TNI yang dikicaukan oleh radio Elshinta.

INSERT FOTO : Twitter

@barnabasburn, "Aneh jg admin @_TNIAU ini kaga percaya sm panglimanya, bahkan seperti melawan...jd inget kudeta turki kmaren..."

@MataElangNKRI, "Saya curiga sama akun satu ini.. bisa2nya Kontra sama Panglima TNI. Kalau Panglima TNI kan pasti dilapori. Kalau Admin TNI AU kan blm pasti."

@arulsVB, "jejak digital itu pait... *Pait banget yekan min ?!"

Admin TNI AU juga sempat menanggapi kicauan netizen tersebut.

@_TNIAU, "Woles ajah, apapun yg dilaksanakan seorang prajurit pastinya atas perintah atasan, jangan lupa bahagia spy hati tak merana."

Namun jawaban tersebut justru membuat netizen semakin ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi.

@Pro_Wangi, "oh ada atasanmu min yang memerintahkan lu ngetwit " meragukan 5000 senjata " ? siapa namanya ? KSAU atau bawahannya lagi ? kepo nih."

4. Jokowi diminta klarifikasi

Kicauan ini juga sampai ke telinga Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani.

Arsul pun meminta kepada Jokowi supaya memberikan penjelasan terkait pernyataan Gatot tersebut.

Menurutnya, kabar tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi di ruang publik.

"Atasan beliau (Panglima TNI) itu kan Presiden. Itu disampaikan ke Presiden dan direspons dengan baik oleh Presiden diklarifikasi daripada itu kemudian menjadi isu bahwa itu seolah-olah antar sektoral di pemerintahan itu tidak kompak," kata Arsul di Cikini, Menteng, Jakarta, kepada Tribunnews.com, Sabtu (23/9/2017).

Ia menambahkan, klarifikasi tersebut bisa disampaikan melalui Wakil Presiden atau Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan.

"Presiden harus menyampaikan dulu secara jelas. Biar Presiden yang mengklarifikasi. Presiden ini karena bertanggungjawab tertinggi ya setelah Presiden apakah bilang yang mengklarifikasi Pak Wapres atau Menkopolkam itu boleh saja," ujar Arsul.

5. Tanggapan Zulkifli Hasan

Ketua MPR Zulkifli Hasan juga memberikan tanggapan ketika ditanya wartawan mengenai isu 5.000 senjata ilegal tersebut.

Menurut Zulkifli, senjata ilegal itu seharusnya diusut oleh aparat berwenang.

‎"Ya diusut saja kalau ilegal, ya urusan polisi diusut, ditindak sesuai peraturan berlaku. Namanya juga ilegal kan," ujar Zulkifli di komplek MPR/DPR Senayan, Jakarta, Sabtu, (23/9/2017).

Zulkifli menambahkan, memiliki satu senjata tanpa izin saja ‎dapat dikenakan pidana, apalagi kalau 5.000 senjata.

Karena itulah, ia menilai jika kasus tersebut sebaiknya diusut oleh pihak berwajib.

‎" Kalau orang pakai pistol satu engga izin bagaimana? Apalagi lima ribu, sebaiknya diusut dan itu urusan polisi," pungkasnya.

(TribunWow.com/Fachri Sakti Nugroho)