Buruan! Hari Ini MA dan Kemenkumham Buka Lowongan CPNS, Kualifikasi Ini yang Dibutuhkan
Penerimaan 19.210 calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Mahkamah Agung dimulai Selasa (1/8/2017) ini.
Editor: Rimawan Prasetiyo
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Penerimaan 19.210 calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Mahkamah Agung dimulai Selasa (1/8/2017) ini.
Kementerian Sekretariat Kabinet (Kemensetkab) mengingatkan agar para calon pelamar CPNS mematuhi prosedur atau tata cara pendaftaran yang sudah ditentukan.
Seperti dijelaskan dalam akun twitter Kemensetkab tahapan pendaftaran adalah sebagai berikut:
Pendaftaran CPNS untuk Mahkamah Agung akan dibuka 1 Agustus dan ditutup pada 26 Agustus pukul 23:59 WIB.
2. Kementerian Hukum dan HAM RI
- Pelamar dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis, dokter umum, dan sarajan (S1), pendaftaran 1 Agustus-31 Agustus 2017 ditutup pukul 23:59 WIB.
- Pelamar dengan kualifikasi pendidikan diploma (D III) dan SMA/sederajat, pendaftaran berlangsung 1 Agustus-26 Agustus sampai pukul 23:59 WIB.
Artinya, khusus untuk para pelamar CPNS di Kementerian Hukum dan HAM (atau nomor 2) ada dua ketentuan, yakni kategori sarjana dan diploma yang waktunya berbeda.
Kok Ada Manusia Setega Itu! Kabar Terbaru Nenek Ralem yang Dibuang Anak-Cucu Bikin Nangis
Pendaftaran CPNS ini gratis alias tidak dipungut bayaran. Waspadai kemungkinan adanya oknum tertentu yang meminta imbalan dengan memberikan janji-janji palsu.
Sementara itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan seluruh infrastruktur/aplikasi dan jaringan web Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) sampai sejauh ini sudah dinyatakan siap untuk menerima pendaftaran CPNS).
“Secara umum web registrasi online CPNS, https://sscn.bkn.go.id sejauh ini sudah dinyatakan siap,” kata Kepala Biro Humas BKN, Mohammad usai Rakor Persiapan Seleksi CPNS th 2017, yang diselenggarakan di ruang Multimedia, Gedung II Lantai 12, Kantor Pusat BKN, Jakarta, Senin (31/8) siang, seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.
Rakor yang dipimpin oleh Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN Iwan Hermanto itu dihadiri pejabat BKN dan perwakilan instansi terkait seperti perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB, Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung (MA), dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
