Rencana Pemindahan Ibu Kota
Bukan Cuma Kaltim yang Jadi Calon Ibu Kota, Sayang Masih Dirahasiakan Jokowi Karena Ini
Wacana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta semakin santer diberitakan belakangan ini. Presiden Joko Widodo pun mendukung rencana tersebut.
Penulis: Dhika Intan Nurrofi Atmaja
Editor: Dhika Intan Nurrofi Atmaja
TRIBUNWOW.COM - Wacana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta semakin santer diberitakan belakangan ini.
Presiden Joko Widodo pun mendukung rencana tersebut.
Meski begitu, hingga saat ini pemerintah rupanya masih belum mau terbuka soal kandidat calon ibu kota yang baru.
Hal ini juga dilakukan oleh Jokowi.
Wacana Pemindahan Ibu Kota Santer Terdengar, Begini Tanggapan Sandiaga Uno
Namun rupanya, Presiden punya alasan khusus.
Upaya itu dilakukan untuk menimalisir kenaikan harga tanah yang bisa saja melambung amat tinggi karena para spekulan.
"Tidak saya buka. Kalau saya buka di Kalimantan Timur misalnya di Bureu, nanti semua orang beli tanah di sana. Harga tanah langsung melambung," ujar Jokowi berdasarkan keterangan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Kamis (13/7/2017), sebagaimana dikutip dari Tribunnews.
Ibu Kota Pindah, Bambang Brodjonegoro: Siapa Bilang Palangkaraya?
Lebih lanjut, Jokowi juga menyatakan ada beberapa kandidat provinsi yang bisa jadi ibu kota baru Indonesia.
Namun hal tersebut belum juga bisa dipastikan lantaran pemerintah masih menunggu hasil kajian dari Bappenas.

"Tadi sudah disampaikan Gubernur Kalimantan Timur mengenai ibu kota. Saya tidak mau menyinggung itu dulu karena masih kajian," ujar Presiden menanggapi pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak, dalam kesempatan yang sama atas kesiapan Kota Balikpapan menjadi ibu kota negara.
5 Wilayah yang Sempat Disebut akan Jadi Ibu Kota Indonesia, Selain Jakarta
Mantan Wali Kota Surakarta ini menyatakan pemindahan ibu kota memerlukan perencanaan yang sangat matang.
"Pindah ibu kota perlu kalkulasi mengenai sosial politik, infrastruktur, dan perekonomian. Semua dihitung, kemudian diketahui kebutuhan biayanya. Itu menyangkut biaya yang banyak. Memang banyak negara sudah memindahkan dan memisahkan antara bisnis dan pemerintahan sehingga semua bisa berjalan baik," ucap Presiden.
