Bukti Keseriusan Pemerintah Pindahkan Ibu Kota dari Jakarta, No 4 Soal Lokasi yang Baru!

TRIBUNWOW.COM - Isu tentang pemindahan ibu kota Indonesia beberapa waktu belakangan memang menjadi pembicaraan.

Hal itu tentu tak terlepas dari fakta bahwa DKI Jakarta kini sudah terlalu riuh.

Tak cuma itu, beberapa bidang kehidupan masyarakat Indonesia juga terpusat di provinsi tersebut.

Beberapa waktu lalu Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menyatakan Ibu Kota akan dipindah dari Jakarta ke Palangkaraya.

(Heboh! Ojek Helikopter akan Beroperasi di Jakarta?)

(Bandingkan Kesederhanaan Jokowi dengan Habib Rizieq, Fahri Hamzah Tuai Hujatan!)

"Sudah diwacanakan Presiden tetapi tentu kan mesti dibahas oleh Bappenas," ucap Teten di Kantor Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (7/4/2017).

Seolah memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menangani isu ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pun turut angkat bicara.

Senin (3/7/2017), ia mengatakan kajian rencana pemindahan ibu kota akan selesai tahun ini.

Lebih lanjut, Bambang kemudian mengemukakan fakta-fakta lain terkait persiapan pemerintah dalam mengeksekusi hal tersebut.

Bukan Wacana, Pemerintah Targetkan Pemindahan Ibu Kota Dimulai Tahun Depan

Seperti dihimpun Tribunwow.com, berikut ulasan lengkapnya:

1. Alasan pemindahan ibu kota

Pemindahan ibu kota dari Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan fakta bahwa pembangunan di Indonesia kian tak merata.

Seperti dikutip dari Kompas.com, pemindahan ibu kota ke wilayah lain hanya akan memindahkan pusat pemerintahan.

Di sana juga akan dibangun Kantor Presiden serta kantor kementerian.

Apa Dampak Ekonomi yang Bakal Terjadi Jika Ibu Kota Tak Lagi di Jakarta?

Sementara, Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan.

2. Dimulai tahun depan

Dikatakan Bambang, pihaknya sudah membahas rencana detail soal pemindahan ibu kota bersama Presiden Joko widodo.

Tak tanggung-tanggung, kajian soal hal ini sudah termasuk skema pendanaan, penentuan lokasi, tata kota dan beberapa hal lain.

Bambang juga menjelaskan mulai tahun 2018 mendatang, pemindahan ibu kota sudah akan mulai dicicil.

Ditinggal Warganya Mudik, Jakarta Disebut Ideal Karena 2 Hal Langka Ini

"Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," kata Bambang, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2017).

Ditambahkannya, untuk membangun pusat pemerintahan yang baru dibutuhkan setidaknya 3 tahun.

"Mungkin butuh waktu 3-4 tahun untuk menyelesaikan seluruh infrastruktur dasar maupun gedung-gedung pemerintahnnya," kata Bambang.

3. Peran swasta dalam pemindahan ibu kota

Dikatakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, seperti diwartakan Kompas.com, pembiayaan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta juga akan melibatkan pihak swasta.

Terkait Rencana Pemindahan Ibu Kota, Gubernur Kalteng Siapkan Lahan 300 Ribu Hekatare

"Kami akan dorong model PPP (Public Private Partnership) lah. Artinya partisipasi swasta juga kami libatkan," kata Bambang.

Dikatakannya, pemindahan ibu kota tersebut menelan dana yang tak sedikit.

Untuk itu, pemerintah tak ingin rencana tersebut justru menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dengan pembiayaan investasi non anggaran, kami bisa menemukan skema yang membuat pusat pemerintahan lebih efektif, dan pemerataan Jawa luar Jawa juga menjadi lebih baik," kata Bambang.

Duh, Anies Baswedan Terancam Tak Jadi Pimpin Ibu Kota Lantaran Hal Ini?

4. Lokasi baru ibu kota

Dikatakan Bambang, ibu kota Indonesia yang baru tak akan berada di Pulau Jawa.

Hanya saja, ia juga belum mau sesumbar soal lokasi baru pusat pemerintahan tanah air tersebut.

"Kemungkinan besar (ibu kota dipindah) di Pulau Kalimantan. Tapi spesifik dimananya di Kalimantan, itu yang masih akan kami finalkan," ucapnya seperti dikutip dari Kompas.com.

Bappenas Kaji Kawasan Luar Jawa untuk Jadi Ibu Kota, Ini Syarat Mutlaknya

Sebelumnya, santer disebut Palangkaraya akan menjadi ibu kota yang baru.

Wacana tersebut pertama kali digagas oleh Presiden Soekarno dan dimunculkan kembali oleh Presiden Jokowi. (Tribunwow.com/Dhika Intan)