Anies-Sandi Batal Keluarkan Kartu Jakarta Jomblo, Pernyataan Djarot Ini Jadi Penyebabnya?
Anies dan Sandi mendadak membatalkan rencana merealisasikan program perjodohan lewat Kartu Jakarta Jomblo tersebut.
Penulis: Dhika Intan Nurrofi Atmaja
Editor: Wulan Kurnia Putri
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bakal memimpin DKI Jakarta dalam waktu dekat.
Beberapa waktu lalu, saat masih dalam masa kampanye, pasangan ini sempat sesumbar akan menjalankan sejumlah program.
Salah satu programnya adalah Kartu Jakarta Jomblo (KJJ).
• Janji Jalan dari Jogja ke Jakarta Diungkit Kepercayaan Publik Pada Amien Rais Sudah di Titik Nadir
Kartu ini diperuntukkan bagi kaum lajang Jakarta yang ingin mendapatkan pasangan.
Sandi juga sempat panjang lebar menerangkan soal mekanisme penggunaan kartu tersebut.
"KJJ itu betul. KJJ itu yang kemarin menjadi salah satu agar suasana lebih teduh mendekati Pilkada," ujar Sandi di Is Plaza, Jakarta Timur, Minggu (30/4/2017), sebagaimana dikutip dari Kompas.com.
"Itu kami rencananya luncurkan tapi enggak boleh lama, hanya boleh 6 bulan karena mestinya yang pegang KJJ itu menjadi ajang silaturahim, ajang taaruf aja," kata Sandi.
Nantinya, dijelaskan Sandi, KJJ juga akan diintegrasikan dengan program lainnya termasuk program kewirausahaan dan kepemilikan hunian murah dengan DP nol persen.
Sementara berbagai kegiatan penunjang pelaksanaan program ini bakal dipusatkan di ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) atau ruang publik lain.
• Ahok Bakal Bikin Petugas Kelabakan hingga Wanita Tanpa Busana Disebut Stres Ditinggal Kawin Pacar
Menanggapi hal ini, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat kemudian melayangkan protes.
Djarot menyebut penggunaan RPTRA untuk perjodohan tak sesuai dengan fungsinya.
Tak tanggung-tanggung, mantan Wali Kota Blitar ini bahkan mengaku akan mengeluarkan peraturan daerah (Perda) yang mengatur penggunaan RPTRA.
"RPTRA tidak bisa digunakan sebagai tempat mojok untuk cari jodoh, enggak boleh ya, karena ( RPTRA) itu untuk anak, untuk perempuan," kata Djarot, Rabu (8/6/2017) sebagaimana dikutip dari Kompas.com.
Djarot pun akan mengajukan rancangan perda kepada DPRD DKI.
Isi perda meliputi aturan penggunaan dan pengelolaan RPTRA, misalnya seperti kegiatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan di RPTRA.
Di sisi lain, pasangan Anies dan Sandi mendadak membatalkan rencana merealisasikan program perjodohan lewat Kartu Jakarta Jomblo tersebut.
• Jokowi Bikin Vlog Lagi, Bawa Kabar Gembira untuk yang Mudik ke Kalimantan Barat!
Dikatakan Sandi, hal ini berdasarkan pertimbangan yang sudah didiskusikannya bersama tim.
"Kemarin sudah dikaji dan ternyata masalah perjombloan ini ada di ranah privat," kata Sandiaga saat ditemui di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Rabu (7/5/2017).
Lebih lanjut, Sandi juga mengatakan ia sudah menerima presentasi dari dunia digital soal solusi untuk kaum lajang di Jakarta.
• Ternyata Gara-gara Ini Sopir Taksi Tak Menegur Wanita Cantik Tanpa Busana Dalam Mobil
Dikatakannya, saat ini dunia digital berkembang sangat pesat sehingga memudahkan kalangan muda untuk terhubung satu sama lain.
"Ini mempermudah karena banyak kalangan muda yang sibuk," kata Sandiaga. (Tribunwow.com/Dhika Intan)
