Politikus Ini Curigai Adanya Politisasi di Tubuh KPK

TRIBUNWOW.COM - Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid, mencurigai adanya politisasi di balik penetapan tersangka polotisi partai Golkar Markus Nari oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kalau KPK-nya kami yakin objektif, tapi di sekitar-sekitarnya itu kan bisa untuk politisasi," kata Nurdin ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip dari KOMPAS.com Senin (5/6/2017).

Nurdin mengungkapkan jika Markus ditetetapkan sebagai tersangka oleh KPK lantaran menghalangi penyidikan yang dilakukan oleh lembaga pemberantasan korupsi tersebut.

Namun, menurutnya ada ketidak jelasan jika Markus dianggap menghambat penyidikan.

Anas Urbaningrum Ungkap Arahan SBY Terkait Proyek E-KTP

"Menghambat proses hukum itu di mana masalahnya kita juga tidak tahu persis. Makanya kita mau komunikasi dengan Pak Markus Nari, apa sih yang substansial sisi materi hukum dari menghambat," ucap Nurdin.

"Kalau kita berpikir secara objektif, apa kepentingan dia menyuruh Miryam untuk mencabut BAP? Sementara yang disebut dalam E-KTP bukan hanya dia sendiri. Demi apa dia jalankan misi ini?" tambahnya.

Atas kasus yang dihadapi oleh kadernya itu, Golkar akan memberikan bantuan hukum jika yang bersangkutan meminta.

Sedangkan, sanksi akan diberikan oleh Golkar kepada Markus jika sudah dikeluarkan hukum yang berkekuatan tetap atau menunggu status Markus menjadi terpidana.

Dukung Jokowi Maju 2019, Golkar Kini Bahas Cawapres! Sosok Inikah yang Akan Maju?

Golkar masih menjunjung asa praduga tak bersalah terkait kasus yang dialami oleh Markus ini.

"Bagi Golkar, ini proses hukumnya kita hargai, kita serahkan ke KPK untuk melakukan tugasnya sebagai penegak hukum, tapi yang kita minta adalah proses ini harus objektif betul," ucap Nurdin.

Markus Ditetapkan sebagai Tersangka

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Markus Nari sebagai tersangka.

Penetapan status tersangka itu dikarenkan Markus diduga melakukan tindakan yang bersifat menghalangi penyidikan dan penuntutan KPK.