Kebijakan Ini Dinilai Akan Menjadi Bom Waktu Untuk Jokowi Di Pilpres 2019

TRIBUNWOW.COM - Direktur Kemaritiman dari The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi mengungkapkan, jika akan ada bom waktu yang akan menghampiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam gelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Bom waktu tersebut adalah kebijakan mengenai larangan penggunaan cantrang bagi nelayan untuk menangkap ikan.

• Nyaris Drop Out, Begini Potret Kebahagian Kelulusan Anisa Rahma Eks Cherrybelle

Siswanto mengungkapkan jika nelayan di Indonesia juga banyak jumlahnya, seperti halnya petani.

"Jadi jika mereka tidak terurus dengan baik akan menjadi bom waktu bagi siapa saja yang maju jadi Presiden ke depan karena jumlahnya signifikan," kata Siswanto di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (13/5/2017) dikutip dari Kompas.com.

Terlebih kondisi nelayan kini sangat memprihatinkan karena belenggu kemiskinan.

Jika mereka semakin disengsarakan, tidak menutup kemungkinan jika pada Pilpres 2019 kelak mereka akan mengalihkan suara ke calon lain selain Jokowi.

• Doa Misa Umat Katolik Untuk Umat Islam Viral Di Media Sosial, Ini Tanggapan Buya Syafii Maarif

"Rata-rata nelayan hidupnya miskin. Jadi memutar emosi mereka. Itulah saya maksud bisa membahayakan calon Presiden. Apalagi kalau Jokowi ingin maju jadi Presiden periode kedua," kata dia.

"Ya memang cantrang hanya jadi salah satu isunya. Tapi isu nelayan sebagai secara kesluruhan bisa menjadi cerita lain di Pilpres 2019," lanjutnya.

• Film ‘Eiffel I’m in Love’ Dibuat Sekuel, Apakah Bintangnya Tetap Shandy Aulia dan Samuel Rizal?

Siswanto juga mengusulkan agar peran Pemerintah Daerah dimaksimalkan, untuk membantu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjalankan tugasnya.

"Pemerintah daerah harus diberdayakan, urusan perikanan sudah diserahkan kepada provinsi, kabupaten/kota. Ini juga baik untuk bu Susi. Jadi bu Susi bisa santai, sekarang kan sasarannya bu Susi," ungkap dia.

• Film ‘Eiffel I’m in Love’ Dibuat Sekuel, Apakah Bintangnya Tetap Shandy Aulia dan Samuel Rizal?

"Nelayan itu tak peduli siapa pejabatnya, yang penting dia diurus dengan baik, pekerjaan mereka bisa berjalan terus, penghasilan mereka syukur-syukur bisa bertambah, atau stabil lah. Lah datang kebijakan cantrang ini memukul pendapatan nelayan," ungkap Siswanto.

Siswanto mendorong agar Jokowi mencabut sepenuhnya kebijakan pelarangan penggunaan cantrang, tidak hanya ditangguhkan sampai akhir 2017.

• Ini yang Terjadi di Dunia Maya Saat Rizieq Minta Disambut Bak Ayatollah Khomeini

"Kalau dicabut saja ya dicabut sajalah. Jangan tarik ulur. Karena kalau didemo di kaji ulang tidak baik juga. Peraturan tidak ditentukan oleh demo. Ini kan terkait wibawa Pemerintah. Ini sangat sensitif, apalagi terkait persiapan Pilpres 2019," kata dia.

"Sekarang kan larangannya ditangguhkan sampai akhir 2017. Nah apakah permanen itulah yang menjadi tanda tanya. Nelayan ini butuh kepastian, kalau memang tidak perlu ya tidak usah dikasih batas waktu," lanjutnya.

Jokowi bolehkan penggunaan cantrang hingga akhir 2017

Jokowi telah memperbolehkan penggunaan cantrang hingga akhir 2017.

Hal ini bermula ketika Menteri Susi Pudjiastuti menghadap Presiden Jokowi di Istana Negara.

• Punya Darah Tiongkok, Ahok Dalami Dua Hal Ini Selama di Penjara

Sebelumnya, diketahui jika Jokowi memang telah berjanji untuk memanggil Menteri Susi untuk menemuinya dan mendapatkan penjelasan.

Akhirnya pada hari Rabu (3/5/2017), Menteri Susi benar menghadap menemui Jokowi di Istana.

• Di Hari Tanpa Tembakau Sedunia, Beredar Poster Rokok vs Freeport, Bentuk Proteskah?

Kedatangan Susi ke Istana adalah untuk berkonsultasi terkait kebijakannya yang melarang penggunaan cantrang.

"Dari hari Minggu saya sudah memohon waktu dan arahan dari Presiden. Kita perpanjang (penggunaan) cantrang sampai akhir 2017. Dan itu terutama untuk wilayah Jateng saja," kata Susi usai menghadap Jokowi, dikutip dari Kompas.com.

Adanya perpanjangan ini menjadikan Peraturan kementrian Kelautan dan perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan cantrang ditunda pemberlakuannya hingga akhir tahun.

Susi juga memastikan jika dalam waktu perpanjangan ini, alat pengganti cantrang untuk menangkap ikan akan terus didistribusikan kepada nelayan.

• Pernah Kena Semprot Ketua Umum PSSI, Bek Persija Jakarta Sanggupi Panggilan Timnas U-22!

Alat pengganti ini akan diberikan kepada para nelayan yang memiliki ukuran kapal dibawah 10 growth ton.

Namun bagi nelayan yang memiliki kapal besar, pemberian alat pengganti cantrang ini tidak diberikan secara cuma-cuma.

"Yang besar kan bisa nanti asistensi dengan perbankan," kata Susi.

(TribunWow.com/Fachri Sakti Nugroho)