Inikah Komisaris BUMN yang Dituding Mendagri Anti-Pancasila? Begini Respon Adhyaksa Dault

TRIBUNWOW.COM - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo 'bersuara keras' ia menyentil seorang tokoh nasional yang menjabat sebagai  Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Senin (22/5/2017).

Menteri Tjahjo tak menyebut nama tokoh tersebut tapi mengatakan kalau Ketua umum sebuah organisasi masyarakat besar sebagai anti-Pancasila.

"Bayangkan ada tokoh nasional. Komisaris BUMN zaman Pak Jokowi saat ini. Ketua umum sebuah organisasi masyarakat yang besar, berteriak, kita anti-Pancasila," kata Tjahjo, di Jakarta seperti dikutip dari Kompas.com.

Tjahjo bahkan sampai mengatakan kalau sosok tersebut ingin menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara Islam.

Pemerintah Telah Kantongi Bukti, Wiranto Minta Semua Pihak Dukung Pembubaran HTI

"Indonesia akan jadi negara Islam. Bayangkan tokoh nasional, mantan menteri, sekarang Komisaris BUMN besar, teriak-teriak dengan seenaknya. Kami anti-Pancasila, kami ingin ubah Indonesia dengan negara Islam," imbuhnya.

"Kalau dia orang Islam ya lakukan ajaran Islam dengan baik, sesuai Al Quran dan Hadist. Tapi negara tidak boleh dibawa-bawa," katanya.

Mantan Menpora beri penjelasan

Mengemukanya tudingan ini BIKIN  Adhyaksa Dault, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang saat ini menjabat sebagai Ketua Kwartir Nasional Pramuka berikan penjelasan.

HTI Dibubarkan, Begini Tanggapan Mengejutkan dari MUI!

Seperti dikutip dari Tribunnews.com ia menolak disebut sebagai anti Pancasila, hanya karena setuju dengan konsep khilafah, atau kepemimpinan umum sesuai ajaran Pancasila, Selasa (23/5/2017).

Hal yang dimaksud Adhyaksa tentang khilafah tak seperti sistem ketatanegaraan yang diusung kelompok Islamiq State of Iraq and Syria.

Ia menegaskan, bahwa khilafah yang ia maksud adalah persatuan umat Islam.

"Bukan seperti ISIS, tapi khilafah persatuan umat. Umat Islam di dunia harus bersatu, sama seperti umat katolik bersatu dibawah Vatikan," jelasnya.

Menurutnya konsep khilafah yang diusung ISIS jika diterapkan di Indonesia maka Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 harus diganti.

Mengejutkan! HTI Telah siapkan RUU Dasar Negara Khilafah di Indonesia?

Adhyaksa mengaku akan berada paling depan, untuk menentang upaya tersebut.

"Saya menentang, saya tidak setuju. Kakek saya pejuang, adik kakek saya meninggal karena berjuang, saya anggota Wanadri, saya mantan ketua umum KNPI, masa saya anti Pancasila," imbuhnya.

Seperti diketahu 'Jiwa Pancasila' Adhyaksa Dault dipertanyakan.

Hal ini menyusul setelah beredar video yang diwawancarai oleh wartawan saat berada di acara Hisbut Tahrir Indonesia (HTI), viral di dunia maya.

Saat itu Adhyaksa mengatakan kalau ia mendukung konsep kekhalifahan.

Geger Pembubaran HTI, Tjahjo Kumolo: Ada Tokoh Nasional yang Ingin Ubah Ideologi Pancasila

Adhyaksa Dault mengaku datang ke acara HTI pada 2013 lalu yang digelar di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, atas undangan organisasi tersebut.

Ia mengaku percaya, dirinya diundang karena dianggap salah satu tokoh yang kental keIslamannya.

"Saya datang karena diundang, banyak tokoh lain yang juga sempat diundang HTI, pak Wiranto juga pernah diundang ke acara HTI," katanya.

HTI dibubarkan

HTI telah diumumkan pemerintah akan dibubarkan.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhuka), Wiranto mengumumkan rencana pembubaran itu.

Ia menyebut keberadaan HTI antara lain bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pemerintah juga mempermasalahkan konsep khilafah yang diusung HTI.

(Kompas.com/Moh Nadlir/Tribunnews.com/Nurmulia Rekso Purnomo/TribunWow.com)