Inikah Komisaris BUMN yang Dituding Mendagri Anti-Pancasila? Begini Respon Adhyaksa Dault
Adhyaksa Dault angkat bicara, ia jelaskan tentang konsep khilafah yang ia maksud.
Penulis: Rimawan Prasetiyo
Editor: Rimawan Prasetiyo
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo 'bersuara keras' ia menyentil seorang tokoh nasional yang menjabat sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Senin (22/5/2017).
Menteri Tjahjo tak menyebut nama tokoh tersebut tapi mengatakan kalau Ketua umum sebuah organisasi masyarakat besar sebagai anti-Pancasila.
"Bayangkan ada tokoh nasional. Komisaris BUMN zaman Pak Jokowi saat ini. Ketua umum sebuah organisasi masyarakat yang besar, berteriak, kita anti-Pancasila," kata Tjahjo, di Jakarta seperti dikutip dari Kompas.com.
Tjahjo bahkan sampai mengatakan kalau sosok tersebut ingin menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara Islam.
Pemerintah Telah Kantongi Bukti, Wiranto Minta Semua Pihak Dukung Pembubaran HTI
"Indonesia akan jadi negara Islam. Bayangkan tokoh nasional, mantan menteri, sekarang Komisaris BUMN besar, teriak-teriak dengan seenaknya. Kami anti-Pancasila, kami ingin ubah Indonesia dengan negara Islam," imbuhnya.
"Kalau dia orang Islam ya lakukan ajaran Islam dengan baik, sesuai Al Quran dan Hadist. Tapi negara tidak boleh dibawa-bawa," katanya.
Mantan Menpora beri penjelasan
Mengemukanya tudingan ini BIKIN Adhyaksa Dault, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang saat ini menjabat sebagai Ketua Kwartir Nasional Pramuka berikan penjelasan.
HTI Dibubarkan, Begini Tanggapan Mengejutkan dari MUI!
Seperti dikutip dari Tribunnews.com ia menolak disebut sebagai anti Pancasila, hanya karena setuju dengan konsep khilafah, atau kepemimpinan umum sesuai ajaran Pancasila, Selasa (23/5/2017).
Hal yang dimaksud Adhyaksa tentang khilafah tak seperti sistem ketatanegaraan yang diusung kelompok Islamiq State of Iraq and Syria.
Ia menegaskan, bahwa khilafah yang ia maksud adalah persatuan umat Islam.
"Bukan seperti ISIS, tapi khilafah persatuan umat. Umat Islam di dunia harus bersatu, sama seperti umat katolik bersatu dibawah Vatikan," jelasnya.
Menurutnya konsep khilafah yang diusung ISIS jika diterapkan di Indonesia maka Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 harus diganti.
