Duh, Menteri Susi Sebut Presiden Jokowi Marah Besar, Kenapa?

TRIBUNWOW.COM - Isu pelarangan penggunaan cantrang kembali dihembuskan.

Berkaitan dengan hal ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pun masih tak habis pikir.

Menurut Susi, isu cantrang tersebut bahkan sudah membuat Presiden Joko Widodo marah.

• Pernah Digosipkan Pacaran, Ini Alasan Prilly Latuconsina dan Aliando Syarief Masih Menjomblo

"Hari ini Presiden sangat marah karena kita masih ngomong cantrang terus. Tidak move on," ujarnya saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/5/2017), sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Lebih lanjut, menteri Susi pun menyatakan isu cantrang yang dihembuskan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar belum lama ini terkesan bermuatan politik.

• Lihat Aksi Pemain Ini Selamatkan Rekan-Rekan Setimnya dari Lemparan Tongkat Baseball!

"Jadi jangan dibawa ke ranah politik, jangan dibawa ke ranah kepentingan sesaat. Kalau tidak suka sama Menteri Susi kirim surat saja, jangan pakai isu cantrang, jangan pakai isu lain-lain," sambung menteri nyentrik tersebut.

Sebelumnya menteri Susi menyatakan bahwa kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap cangtrang bertujuan untuk menjaga laut Indonesia.

• Keluhan Muncul dari Berbagai Pihak, Jokowi Memberikan Putusan Seperti Ini Kepada Menteri Susi

"Kita menyetujui bahwa cantrang itu cara beroperasinya itu menggaruk dasar laut. Itu merusak," kata Susi dalam keterangan resmi, Jakarta, Jumat (28/4/2017).

Meski begitu, Susi pun menyediakan beberapa cara untuk menangani penggunaan cantrang di kalangan nelayan.

Penanganan tersebut didasarkan pada besarnya kapal nelayan.

• Jokowi Resmikan Rumah Murah Cicilan Rp 800 Ribu Per Bulan, Intip Wujudnya Yuk!

Untuk nelayan dengan kapal di bawah 10 gross ton, pemerintah akan menyediakan alat tangkap pengganti yang ramah lingkungan secara menyeluruh.

Sementara itu, nelayan dengan kapal 10-30 gross ton, pemerintah mengatakan akan membantu fasilitas permodalan dari bank.

• Ini Bedanya Saat Para Polisi Joget Turun Naik Challenge, Kompak dan Keren Abis!

Bagi nelayan dengan kapal-kapal besar di atas 30 gross ton, pemerintah menyediakan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Timur dan Barat yaitu laut Arafura dan Natuna.

"Kita buka lebar-lebar silakan, tetapi jangan rusak dengan alat tangkap yang merusak lingkungan," ucap Susi. (Tribunwow.com/Dhika Intan)