Respon Presiden Terhadap Aksi 313 Tuntut Ahok yang Akan Digelar Besok
Tuntutannya pemberhentian Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatan Gubernur DKI Jakarta, Jumat (31/3/2017).
Penulis: suut amdani
Editor: suut amdani
TRIBUNWOW.COM - Sejumlah organisasi massa keagamaan akan menggelar unjuk rasa.
Tuntutannya pemberhentian Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatan Gubernur DKI Jakarta, Jumat (31/3/2017).
Sesuai waktu pelaksanaan, aksi itu dilabeli 313.
Baca: Mengejutkan! Dua Pihak Ini Larang Anak Buahnya Ikut Aksi 313! Berikut Alasannya!
Aksi akan digelar seusai shalat Jumat di Masjid Istiqlal Jakarta.
Setelah shalat, massa direncanakan berjalan kaki ke seberang Istana Merdeka untuk menyampaikan aspirasi.
Lantas, apa respons Presiden Joko Widodo terhadap aksi yang berulang tersebut?
"Pada dasarnya Presiden menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo melalui pesan singkat, Kamis (30/3/2017) pagi.
Hak untuk menyampaikan pendapat, menurut Presiden, dilindungi serta dijamin undang-undang.
Presiden sekaligus berpesan supaya aksi penyampaian pendapat itu bisa berjalan dengan aman, tertib dan tidak mengganggu kepentingan publik Ibu Kota, khususnya yang beraktivitas di sekitaran lokasi aksi.
"Yang penting aksi itu dilakukan sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku," ujar Johan seperti dilansir Kompas.com.
Diketahui, aksi yang digelar Forum Umat Islam (FUI) itu akan diikuti oleh sejumlah ormas Islam, lembaga swadaya masyarakat, komunitas dan umat Islam di Jakarta dan sekitarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyampaikan, tujuan aksi 313 sudah jelas sasarannya.
Oleh sebab itu pemerintah tidak khawatir.
Sebab, tuntutan mereka akan langsung ditampung oleh lembaga terkait.
"Masyarakat tenang, jangan ikut-ikutan. Sebab (demo) ini sudah jelas sasarannya bagaimana. Biar ditampung oleh lembaga yang memang didemo," ujar Wiranto.
Dua Pihak Ini Larang Anak Buahnya Ikut Aksi 313!
Di balik santernya rumor aksi 313 yang akan digelar pada Jumat (31/3/2017), tenyata ada beberapa pihak yang menolak acara tersebut.
Tidak hanya menolak, bahkan ada beberapa pihak yang melarang anak buahnya untuk mengikuti aksi tersebut.
Dilansir dari Kompas.com, salah seorang yang melarang anak buahnya untuk mengikuti aksi damai ini adalah Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono.
Baca: Tak Hanya Dahsyat, KPI Juga Pernah Hentikan 5 Program Televisi ini!
Secara tegas, ia mengatakan bahwa ia melarang semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengikuti aksi ini.
Apabila ada anak buahnya yang mengikuti aksi ini, ia tidak segan-segan untuk memberikan Surat Peringatan (SP).
"PNS tidak (boleh) kami ikutkan (aksi 313). Kalau ikut, dia akan terima SP saja," kata Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/3/2017).
Lebih lanjut ia mengimbau agar PNS DKI Jakarta untuk tetap melayani masyarakat sebagai abdi negara.
Selain itu, sikap tegas untuk melarang anak buahnya untuk mengikuti aksi ini adalah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Sijadj.
Dalam satu kesempatan, ia dengan tegas menolak aksi tersebut.
"Enggak perlu. Mau pilih Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) silakan. Enggak senang, enggak usah dipilih. Pilih Anies (Baswedan) silakan. Enggak seneng enggak usah dipilih, begitu aja, ngapain (aksi)," kata Said Aqil saat ditemui di Masjid Istiqlal, Jakarta, Selasa (28/3/2017) kepada Kompas.com.
Kemudian, ketika ditanya apakah ia melarang warga NU untuk mengikuti aksi 313, ia menjawab dengan tegas bahwa ia melarang warga NU mengikuti aksi tersebut.
"Dari dulu larangannya, enggak perlu ada aksi," ujar dia singkat kepada Kompas.com.
Sebelumnya, beredar rumor bahwa pada Jumat (31/3/2017), Forum Umat Islam (FUI) dan beberapa organisasi keagamaan akan menggelar aksi damai.
Dalam aksi ini, mereka akan menuntut pencopotan Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur DKI Jakarta karena statusnya sebagai tersangka.
Aksi ini akan dimulai dengan salat Jumat berjamaah di Masjid Istiqlal dan akan bermuara ke Istana Merdeka. (Kompas.com)