Kronologi Perjalanan Proyek E-KTP, dari Awal hingga Terbongkar

Tender proyek diketahui bermasalah pada 10 Agustus 2011.

Dikutip dari artikel Harian Kompas yang kemudian diunggah di Kompas.com edisi 11 Agustus 2011, pernyataan panjang lebar Arif Wibowo yang saat itu merupakan anggota DPR, bahwa perlunya evaluasi segera proyek e-KTP.

Ia menengarai ada dugaan penyelewangan dana dalam proses pengadaan itu.

Kejanggalan proyek triliunan rupiah tersebut tercium Government Watch (Gowa).

Direktur Eksekutif Gowa menyampaikan pada Kompas.com bahwa ada klasifikasi fakta penyimpangan selama pelaksanaan pengadaan e-KTP.

Dikutip dari Tribunnews.com, penyebab masalah diketahui, tiga Konsorsium Solusi dan Konsorsium PT Telkom diduga menggelembungkan dana sebesar Rp 1 triliun rupiah.

Tapi tak sampai sepekan, Mendagri Gamawan Fauzi membantah, menurutnya lelang e-KTP sudah sesuai aturan dan tidak ada penggelembungan harga.

Di luar itu, diduga ada pula mark up untuk harga data center e-KTP dengan kerugian negara tak kurang dari Rp 7 miliar.

Awal September 2011, Anggota Komisi II DPR RI menggertak akan membentuk panitia kerja untuk memastikan proyek e-KTP berjalan sesuai rencana.

Pada tanggal 23 Maret 2013, M Nazaruddin, Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ini berkoar mengenai dugaan mark up gila-gilaan di proyek pengadaan e-KTP.

Ia berkoar pada saat masih diperiksa sebagai saksi untuk perkara lain dugaan korupsi.

Karena kicauan Nazaruddin, 22 April 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai turun tangan.

Puncaknya, KPK menetapkan dua tersangka untuk perkara tersebut, yaitu Sugiharto dan Irman.

Adanya bancakan uang haram di balik proyek e-KTP pun terungkap.

Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum (JPU) menyebut ada 39 orang politisi dan mantan Menteri Dalam Negeri yang menikmati uang haram e-KTP.

Drama kasus e-KTP ini tampaknya akan masih berjalan sangat panjang. (TribunWow.com/Natalia Bulan Retno Palupi)