Ganjar Jawab Kicauan Mahfud MD soal Dugaan Keterlibatan Korupsi E-KTP

TRIBUNWOW.COM - Nama Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo kembali mencuat disebut-sebut terlibat dugaan korupsi penerapan KTP elektronik atau e-KTP tahun anggaran 2011-2012.

Bantahan dan penjelasan dari mantan anggota DPR RI ini sudah berulang disampaikan.

Melalui kicauannya di Twitter, Mahfud MD mengungkapkan kalau Ganjar sudah menjelakan masalah korupsi e-ktp dengan baik.

"Sy kenal @ganjarpranowo itu lurus & anti korupsi. Dlm kss e-ktp dia sdh menjelaskan dgn baik. Mudah2an dia bersih agar kita tak hilang asa," tulis @mohmahfudmd.

Ganjar pun membalas kicauan Mahfud pada Kamis (9/3/2017).

Dalam kicauan balasan tersebut, ia dengan tegas akan menyatakan kesiapan akan menjelaskan permasalahan dugaan kasus korupsi e-ktp.

"Makasih Prof. Saya siap jelaskan," balas @ganjarpranowo.

Baca: Mahfud MD Mention Ganjar Pranowo Setelah Kicauan Dalil Soal Korupsi

Dilansir dari Tribunnews.com, ia mengungkapkan ada beberapa spekulasi yang mengaitkan namanya dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.
Pertama surat dakwaan yang belum dibacakan tetapi sudah keluar.

Hal itu kemungkinan karena meningkatnya iklim politik menjelang sidang kasus e-KTP yang digelar hari ini (9/3/2017).

"Kalau saya melihatnya begitu ini disampaikan karena ada tokoh-tokoh, termasuk saya ada di situ, dan di situ ditulis katanya menerima 500 ribu dolar AS, dan saya kira itu tidak benar dan saya tidak tahu itu sumbernya dari mana," ungkapnya.

Ketika diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Ganjar mengaku dikonfrontasi dengan saksi Miriam S Haryani dan disaksikan dua penyidik.

Penyidik juga menanyakan apakah ada pemberian uang ke Ganjar, Miriam yang juga mantan anggota Komisi II itu juga memberikan jawaban.

"Bu Yani, apakah anda kasih uang ke Pak Ganjar? Jawabannya mengejutkan. Tidak pak. Kenapa tidak? Karena saya takut. Tetapi dia kan pimpinan? Iya, tetapi saya tidak kasih ke Pak Ganjar," kata Ganjar menirukan ucapan Miriam dan penyidik.

Ia menjelaskan, konfrontasi di KPK antara dirinya dengan saksi dalam kasus korupsi itu, sengaja diungkap ke publik agar masyarakat dapat menilai.

Baca: KPK Bongkar Nama-nama Tokoh Besar Terlibat Kasus E-KTP

"Ini perlu saya sampaikan ke publik karena berkaitan dengan kredibilitas saya," tandas mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.

Ganjar juga mengaku, sebelum dirinya masuk di Komisi II, proyek e-KTP sudah berjalan dan sudah dianggarkan sekitar Rp 600 miliar, itupun sudah bermasalah.

Bahkan, ia juga pernah dikirimi dokumen dalam satu kotak oleh seseorang tak dikenal di ruang kerjanya.

"Isinya cerita persaingan antar vendor, biasalah, biasanya kalau yang menang dan kalah biasanya ramai, maka saat itu saya keras sekali soal pelaksanaan e-KTP," ungkapnya seraya mengemukakan terus mengikuti perkembangan informasi tentang kasus e-KTP.

Sebab, ada dua hal yang terjadi. Pertama, soal penganggaran berada di ranah pemerintah dan parlemen. Kedua, perihal proses lelang berada di tangan pemerintah.

"Saat sampai dengan tingkat dieksekusi di lapangan, saya sudah nggak ada urusan yang begituan, kalau ada orang lain yang mungkin ikut ya nggak tahu, bagi saya prosesnya selesai ya selesai," katanya.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya mendorong upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

PDI-P pun mendukung penuh langkah KPK dalam pengusutan kasus korupsi pengadaan e-KTP.

"Kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk bertindak adil, menegakkan kebenaran berdasarkan fakta materiel yang memang dikumpulkan," kata Hasto.

Hasto mengaku sudah mendengar beredarnya sejumlah nama kader PDI-P yang disebut terlibat menerima suap dalam kasus korupsi e-KTP. Nama tersebut beredar di dunia maya.

Namun, Hasto membantah kabar tersebut. Sebab pihaknya juga sudah melakukan klarifikasi terhadap nama kader PDI-P yang diduga turut menerima suap pada kasus korupsi e-KTP.

Baca: Kasus E-KTP Seret Nama-Nama Besar, Netizen: Bubarkan Saja Indonesia

"Sudah dilakukan klarifikasi, beberapa langsung melakukan klarifikasi bahwa tuduhan itu tidak benar. Nanti pengadilan yang buktikan hal tersebut," kata dia.

Hasto menilai, beredarnya sejumlah nama kader PDI-P yang diduga menerima suap pada kasus korupsi e-KTP memiliki motif politik.
"Ada yang punya motif terkait Pilkada, terkait persaingan antarpartai," kata dia.

Oleh karena itu, kata Hasto, PDI-P memberi dukungan penuh kepada KPK dalam mengungkap kasus korupsi e-KTP. PDI-P akan juga akan membantu KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Partai beri dukungan terhadap upaya KPK dalam memberantas korupsi dan partai proaktif dalam berikan upaya tersebut," ujarnya. (TribunWow.com/Tinwarotul Fatonah)