Terkait Dugaan Korupsi E-KTP, Budiman, Ahok, dan Setya Novanto Angkat Bicara

TRIBUNWOW.COM - Perkara dugaan korupsi E-KTP yang merugikan negara sebesar Rp 2 triliun menjalar dan menyeret sejumlah nama tokoh politik nasional.

Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono, bereaksi atas perkara dugaan korupsi E-KTP tersebut.

"Sejumlah nama-nama yang menerima hasil mark up proyek e-KTP di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang sebelum menjabat sebagai anggota DPR periode 2009-2014 dan saat ini menjabat sebagai anggota DPR, menteri, serta kepala daerah. KPK wajib untuk menangkap dan memenjarakan mereka semua selama-lamanya," kata Arief melalui pesan singkat kepada Tribunnews.com, Selasa (7/3/2017).

Baca: Saksi Pelapor Meninggal, Bagaimana Respons Ahok?

Dikutip dari Tribunnews.com, sebanyak 14 orang, yang di antaranya merupakan anggota dan mantan anggota DPR RI telah mengembalikan uang pelicin pengadaan proyek e-KTP.

Jumlah uang yang dikembalikan tersebut sekitar Rp 30 miliar.

Muhammad Nazaruddin yang menjadi wistle blower menyebutkan nama-nama seperti, mantan Menkeu Agus DW Martowardojo (kini Gubernur BI), mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Ketua DPR Golkar Setya Novanto, mantan Mendagri Gamawan Fauzi, Komisi II DPR yang kini menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI, Muhammad Jafar Hafsah.

Beberapa mantan anggota DPR RI Komisi II angkat bicara mengenai perkara tersebut.

Baca: Raja Salman Betah di Bali, Pramono Anung: Beliau Betul-betul Gembira!

Mantan anggota DPR tersebut adalah Budiman Sudjatmiko dan Basuki Tjahaja Purnama.

Berikut ini tanggapan mereka.

Budiman Sudjatmiko

Meski saat itu terdaftar sebagai anggota Komisi II DPR RI, Politikus PDI Perjuangan ini mengaku tak mengetahui aliran dana korupsi pengadaan E-KTP tersebut.

"Siapa yang menerima dan tidak menerima, saya tidak tahu. Tetapi dengan dasar kenyataan saya tak menerima, saya berkeyakinan ada anggota Komisi II lainnya yang tak menerima. Saya mendukung KPK menelusuri," tuturnya kepada Tribunnews.com, Senin (6/3/2017).

Budiman mengaku mengetahui informasi penyelewengan pengadaan E-KTP tersebut dari dua orang wartawan.

Baca: Balas Tweet Ejekan dari Joko Anwar, Anies Baswedan Kasih Tebak-tebakan

"Ada dua wartawan memberitahu saya kasus e-KTP akan meledak dan di antaranya memberitahu nama disebut sebagai salah satu anggota DPR yang tak menerima aliran dana dari kasus itu," kata dia.

Dari berita yang ia baca, Budiman pernah melihat ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempersoalkan mengenai tender yang dimenangkan oleh Konsorium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).

Berselang dua bulan kemudian, ia membaca berita bahwa ada laporan perkara tersebut di KPK.

Baca: Di Tengah Persidangan, Ahok Berkicau: Perjuangan Belum Berakhir!

"Iya, kalau saya ditanya, apakah saya tahu mengenai kasus proyek ini? Jawab saya, saya tahu tetapi sebatas yang diinfokan dua wartawan tersebut dan kemudian via koran waktu itu," ujarnya.

Ia tidak mengetahui persoalan E-KTP tersebut karena pada saat itu ia memilih untuk konsen mengegolkan Rancangan Undang-Undang Desa menjadi Undang-Undang.

Basuki Tjahaja Purnama

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku sewaktu masih menjadi anggota Komisi II DPR, ia adalah sosok yang menentang proyek pengadaan E-KTP.

"Saya paling keras menolak E-KTP. Saya bilang pakai saja bank pembangunan daerah, semua orang mau bikin KTP pasti ada rekamannya kok. Ngapain habisin Rp 5 trilun sampai Rp 6 triliun?" kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (6/3) kepada Tribunnews.com.

Baca: Saksi Meringankan Ahok, Paparkan Penjelaskan Gus Dur soal Surat Al-Maidah Ayat 51

Selain mengaku tidak menerima dana terkait proyek E-KTP, ia juga tidak mengetahui pembagian fee dari pengadaan E-KTP tersebut.

"Itu cuma daftar penerima (fee) E-KTP atau daftar Komisi II? Masuk daftar itu kan bisa saja orang yang mau bagiin bikin daftar begitu, (tapi) kita terima apa enggak," kata Ahok.

Setya Novanto

Selain Budiman dan Ahok, Ketua DPR Setya Novanto juga angkat bicara terkait perkara E-KTP tersebut.

Sebelumnya, nama Setya Novanto disebut oleh Nazaruddin.

"Jika saya disebut tentu bisa mengklarifikasi," ujar Setya Novanto kepada Tribunnews.com di Jakarta, Selasa (7/3/2017).

Baca: Hadirkan 3 Saksi Ahok Bercuit di Tengah Sidang, Netizen: Cerdik Seperti Ular, Tulus Seperti Merpati

Setya Novanto juga mengaku sudah memberikan keterangan kepada KPK perihal kasus E-KTP tersebut.

"Waktu saya diperiksa KPK sebetulnya saya sudah sampaikan sejelas-jelasnya saat saya klarifikasi untuk mempermudah penyidik KPK," kata Novanto.

Ia memberikan apresiasi kepada KPK dan berharap kasus tersebut segera diusut tuntas.

"Yang pertama saya apresiasi kepada ketua KPK pak Agus ya, yang telah menyampaikan bahwa ini akan diusut secara tuntas dan saya memberikan apresiasi mendukung penuh masalah supremasi hukum," papar Novanto. (Tribunnews.com/Tribunwow.com/Fachri Sakti Nugroho)