Ini Alasan Fahri Hamzah Bantah Pernyataan Jokowi soal Demokrasi

TRIBUNWOW.COM - Pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pengkuhan pengurus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Rabu (22/2/2017) lalu, mendapat bantahan Fahri hamzah.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini menilai penyataan Jokowi perihal demokrasi di Indonesia keblabasan tidak berdasar.

Baca: Pelantikan Pengurus Partai Hanura, Krisdayanti Jabat Sebagai Ketua

"Yang bisa kebablasan itu adalah kebebasannya atau (penerapan) hukumnya. Sehingga ada orang yang mengatakan ini over regulated. Ada kekeliruan dari yang menulis pidato Pak Presiden kemarin," ujar Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2/2017), dilansir Tribunnews.com.

Indonesia justru terus merawat dan meningkatkan kualitas berdemokrasi dengan menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab dan penegakan hukum seadil-adilnya.

Ia menambahkan, jika hukum ditegakkan secara adil, maka secara otomatis masyarakat akan bertanggung jawab dalam menggunakan kebebasannya.

Sehingga yang keblabasan bukan demokrasinya.

Fahri menyatakan saat ini justru negara gagal menjamin terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan.

Hal itu terlihat dari kinerja polisi yang dinilainya tidak profesional dan terkesan berpihak pada salah satu golongan.

"Demokrasi itu jangan disalahkan, demokrasi itu kita dapat berdarah-darah ini. Terus bilang demokrasi kebablasan, salah itu," ujar Fahri Hamzah.

"Yang disalahkan itu (penegakan) hukumnya, dan yang menyebabkan hukum itu salah itu ya pemerintah."

"Jadi Pak Jokowi enggak boleh mengeluh, karena itu soal dirinya sendiri. Bukan soal rakyat," lanjut dia.

Sebelumnya, dalam pidato saat pelantikan pengurus Partai Hanura, Jokowi menyinggung masalah demokrasi di Indonesia.

Berikut isi dari pidato Jokowi.

"4-5 akhir ini, kita banyak di suguhkan oleh persoalan-persoalan bangsa yang banyak menjadi tanda tanya kita