Temuan e-KTP Palsu, Inilah 4 Penjelasan Pemerintah dan DPR

TRIBUNWOW.COM - Sebuah paket berisi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) palsu telah ditemukan oleh Pihak Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta.

Paket tersebut dikirimkan melalui jasa pengiriman dari Pnom Pehn kepada seseorang bernama Leo di Jakarta.

Sesuai prosedur yang berlaku, Pihak Bea Cukai memeriksa paket tersebut menggunakan pemindai X-RAY.

Dari hasil pemindaian, diketahui jika paket tersebut berisi beberapa dokumen mencurigakan.

Pihak Bea Cukai lantas melakukan pemeriksaan fisik guna memastikan keaslian dokumen tersebut.

Penemuan ini sempat ramai dibahas di media sosial dan ditanggapi oleh pemerintah terkait.

Berikut adalah penjelasan-penjelasan dari pemerintah terkait penemuan e-KTP dan kumpulan dokumen yang diduga palsu tersebut :

1. Dokumen Tak Hanya e-KTP

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrullah, membenarkan bahwa bea cukai Bandara Soekarno-Hatta menemukan kiriman paket dari Kamboja tersebut.

"Diinformasikan bahwa memang benar terdapat pengiriman barang cetakan yang berasal dari Kamboja," kata Zudan melalui pesan singkat kepada wartawan, Kamis (9/2/2017).

Dari pindaian X-ray, diketahui paket tersebut berisi 32 lembar NPWP, satu buku tabungan BCA dan satu kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

2. Upaya Bikin Keresahan

Terkait dugaan rencana kecurangan Pilkada atas temuan e-KTP palsu ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara.

JK menilai KTP palsu yang ditemukan oleh Bea Cukai di Bandara Soekarno Hatta terlalu sedikit untuk kecurangan pilkada.

Menurutnya, jika ingin terjadi kecurangan, e-KTP palsu haruslah dalam jumlah besar.

"Kalau kita baca kan hanya puluhan saja yang dikirim. Jadi kalau untuk kecurangan pilkada, sedikit itu," kata dia di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (10/2/2017)

Jika e-KTP palsu adalah bagian dari rencana kecurangan Pilkada, JK menegaskan hal itu tetaplah kecurangan meski tidak massif.

"Efek tetap ada, tapi tidak akan terlalu besar begitu," tambahnya.

Pihak kepolisian meminta masyarakat tidak terpengaruh atas temuan e-KTP tersebut.

"Sedang diselidiki, dan saat ini fakta- faktanya belum terdokumen," ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar Jumat (10/2/2017).

"Menjelang Pilkada ini, ada hal-hal yang sifatnya sengaja digulirkan. Intinya ingin menimbulkan keresahan, menimbulkan ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu," tambahnya.

Pihak kepolisian juga melakukan penyelidikan mengenai penyebaran berita temuan e-KTP ini di media sosial.

"Sedang dilakukan penyelidikan berkaitan dengan siapa yang menyebarkan konten itu dan faktanya seperti apa. Oleh Bareskrim sedang berjalan," ucap Boy.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menganggap penemuan e-KTP menjelang Pilkada hanyalah kebetulan.

“Dari telaah intelijen Kemendagri itu pas saja, kebetulan,” ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/2/2017).

Tjahjo memastikan tidak akan bisa terjadi kecurangan pada saat pemungutan suara, misalnya dengan cara memobilisir warga diluar Jakarta untuk memungut suara pada Pilkada DKI.

“Pada prinsipnya semua data di TPS itu terdata. Jadi kalau orang di luar Jakarta, orang Bogor ikut nyoblos enggak bisa,” tutur Tjahjo.

“Jangan sampai dia sudah pindah di kota yang tidak ada pilkada tapi dia masih menggunakan alamat lama. Makanya tujuan merekam itu. Merekam di kota-kota kecil bisa door to door,” pungkasnya.

3. Kejahatan Ekonomi

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai ‎menduga penemuan dokumen tersebut dari Kamboja dikirim ke Jakarta untuk kepentingan kejahatan ekonomi.

Heru Pambudi, selaku Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengatakan dugaan dikarenakan temuan e-KTP disertai dengan 32 lembar NPWP, satu buku tabungan BCA dan satu kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

‎"Kalau melihat ada KTP, NPWP, buku tabungan dan kartu ATM, bisa jadi pengiriman paket ini terkait dengan kejahatan ekonomi‎ misalnya kejahatan siber, kejahatan perbankan, judi online,narkoba, prostitusi dan pencucian uang," kata Heru saat memberikan keterangan pers di kantornya, Rawamangun, Jakarta, ‎Jumat (10/2/2017).

Menurutnya, dibutuhkan rekening untuk menampung hasil kejahatan, sedangkan untuk membuat rekening dibutuhkan KTP dan NPWP.

4. E-KTP Palsu dari Prancis dan Tiongkok

Mendengar kabar penemuan e-KTP palsu, Komisi II DPR melakukan inspeksi mendadak ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta.

Komisi II DPR mengatakan perlunya penyelidikan mendalam terkait penemuan tersebut.

"Bukti fisik 38 E-KTP dan 32 NPWP perlu dilakukan penyelidikan mendalam mengenai motif pengiriman tersebut. Pihak terkait harus segera menuntaskan kasus tersebut. apakah, e-ktp tersebut palsu?" kata Anggota Komisi II DPR Ahmad Baidowi melalui pesan singkat, Kamis (9/2/2017).

Baidowi menuturkan, sebelumnya juga ada pengiriman E-KTP palsu dari Tiongkok dan Prancis.

Baidowi meminta dilakukan kajian mendalam, mengingat data kependudukan sangat vital dan strategis.

"Kita harus segera menyikapi persoalan ini untuk kepentingan NKRI. Ketentuan mengenai kependudukan sudah diatur dalam UU 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan," ujarnya.

Baidowi mengingatkan kasus kiriman E-KTP ini rawan dikaitkan dengan persoalan politik menjelang pilkada serentak.

Ia pun meminta kasus tersebut segera dituntaskan penyelidikannya.

"Kasus ini, semakin menggugah kita semua untuk terus waspada terhadap modus penyalahgunaan E-KTP. Hal ini, sekaligus mengingatkan temuan di beberapa tempat banyaknya pemalsuan E-KTP khususnya bagi WNA," pungkasnya.(Tribunnews / Tribunwow.com / Fachri Sakti Nugroho)